Harris Turino: Sistem Ekspor CPO di Belawan Perlu Pengawasan Maksimal

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, melaksanakan kunjungan kerja reses ke TPFT Graha Segara dan KPPBC TMP Belawan, Sumatera Utara, Selasa (24/2/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meninjau langsung mekanisme pengawasan ekspor dan impor, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan negara dan potensi kebocoran di sektor kepabeanan.

Dalam kunjungan tersebut, Harris menegaskan bahwa Pelabuhan Belawan memiliki posisi strategis sebagai pelabuhan terbesar di luar Pulau Jawa dan menjadi simpul utama perdagangan internasional, khususnya untuk komoditas unggulan nasional.

“Belawan ini pelabuhan terbesar di luar Pulau Jawa. Yang menarik, hampir 99 persen ekspor CPO Indonesia melalui pelabuhan ini. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi Komisi XI karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara,” ujar Harris.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa sistem ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) di Pelabuhan Belawan kini tidak lagi bergantung pada angkutan truk. CPO yang masuk ke kawasan pelabuhan ditampung terlebih dahulu di tangki-tangki penyimpanan, kemudian dialirkan langsung ke kapal melalui jaringan pipa khusus.

“CPO tidak lagi diangkut dengan trucking. Setelah masuk ke tangki-tangki CPO, langsung dialirkan lewat pipa ke kapal. Ini sistem yang menarik dan efisien untuk ekspor,” jelasnya.

Namun demikian, sistem tersebut sekaligus menuntut pengawasan yang sangat ketat, mengingat CPO merupakan komoditas yang dikenakan pajak ekspor dan menjadi salah satu kontributor penting bagi penerimaan negara.

Sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan, Komisi XI DPR RI memandang penting memastikan bahwa seluruh potensi penerimaan negara dari ekspor CPO tercatat dan dipungut secara akurat.

“Karena CPO ini dikenakan pajak ekspor, tentu kami datang untuk melihat bagaimana pengawasannya. Jangan sampai ada potensi kebocoran yang merugikan keuangan negara,” tegas Harris.