Halte BRT Cicadas di Tengah Jalan Picu Keluhan, Farhan Janji Kawal Keselamatan

VISI.NEWS — Pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Cicadas, Kota Bandung, menuai keluhan masyarakat. Posisi halte yang dibangun di tengah badan jalan dikhawatirkan memicu kemacetan sekaligus menimbulkan persoalan keselamatan bagi pengguna jalan.

Menanggapi keresahan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan Pemerintah Kota Bandung terus mengawasi proses pembangunan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pihak pengelola BRT.

Farhan mengakui potensi kemacetan akibat pembangunan halte di tengah jalan sebenarnya sudah diperkirakan sejak awal. Karena itu, pemerintah kini berupaya mencari cara agar dampak terhadap mobilitas warga dapat ditekan selama pekerjaan berlangsung.

"Itu sudah diduga sebelumnya. Jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaannya tidak menimbulkan kemacetan," ujar Farhan seusai kegiatan di Lapangan Puter, Kecamatan Coblong, Jumat (11/9/2026).

Ditargetkan Rampung Dua Pekan

Farhan mengatakan, gangguan lalu lintas akibat pekerjaan konstruksi tersebut diharapkan tidak berlangsung lama. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pembangunan halte diperkirakan dapat diselesaikan paling lama sekitar dua pekan.

"Tapi ini hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat. Menurut kabar itu paling lama selama dua minggu, setelah itu lancar, persis seperti yang di Jalan Jakarta. Itu juga cepat, dalam dua minggu selesai," katanya.

Meski demikian, pemerintah tetap akan memantau kondisi lalu lintas selama pembangunan berlangsung. Sebab, pekerjaan yang mengambil ruang di tengah badan jalan berpotensi mempersempit ruang gerak kendaraan dan meningkatkan kepadatan, terutama pada jam sibuk.

Farhan menegaskan, kecepatan pengerjaan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar masyarakat tidak terlalu lama menanggung dampak pembangunan.

Tanpa JPO, Keselamatan Jadi Sorotan

Selain persoalan kemacetan, desain halte BRT Cicadas yang berada di tengah jalan juga menimbulkan pertanyaan mengenai akses penumpang menuju halte.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah tidak adanya jembatan penyeberangan orang (JPO). Farhan menjelaskan, kondisi ruang jalan di kawasan tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan desain halte.

Menurutnya, keterbatasan lebar jalan dan trotoar membuat pembangunan JPO dinilai sulit dilakukan.

"Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO. Maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu," ungkapnya.

Namun, ketiadaan JPO bukan berarti aspek keselamatan dapat diabaikan. Farhan mengatakan Pemkot Bandung akan terus mengamati kondisi halte dan akses masyarakat, terutama setelah fasilitas tersebut mulai digunakan.

"Kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan," ujarnya.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Farhan menyoroti posisi lantai halte yang tinggi yang berpotensi menyulitkan sebagian pengguna.

"Ditambah lagi, dengan lantai halte yang tinggi, tentu akan ada kesulitan juga bagi penyandang disabilitas," katanya.

Pemkot Intensif Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Farhan mengungkapkan Pemkot Bandung terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan BRT memenuhi aspek teknis sekaligus tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Ia menyebut komunikasi dilakukan dengan Kementerian Perhubungan dan Bappenas. Bahkan, Farhan mengaku harus bolak-balik ke Jakarta untuk membahas berbagai persoalan terkait pembangunan sistem transportasi tersebut.

"Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta terus, ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas, untuk memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat," tuturnya.

Koordinasi tersebut menjadi penting karena pembangunan transportasi publik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan halte, tetapi juga menyangkut keselamatan, akses pejalan kaki, kelancaran lalu lintas, serta keterhubungan antarmoda.

Pelebaran Jalan Bukan Opsi

Mengenai kemungkinan pelebaran jalan di sekitar halte untuk mengurangi dampak penyempitan ruang kendaraan, Farhan mengatakan opsi tersebut sulit dilakukan.

Salah satu alasannya adalah infrastruktur trotoar di kawasan tersebut sudah selesai dibangun.

"Enggak. Soalnya kan trotoarnya sudah jadi," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah lebih mengandalkan pengaturan lalu lintas dan penyelesaian konstruksi secepat mungkin untuk mengurangi gangguan mobilitas.

Pembangunan halte di tengah jalan ternyata bukan hanya terjadi di Cicadas. Farhan menyebut terdapat 28 halte yang dirancang berada di koridor utama BRT atau berada di tengah jalan.

 "Jangan khawatir, total semuanya 28 halte on koridor," katanya.

 Artinya, persoalan yang muncul di Cicadas berpotensi menjadi gambaran tantangan yang juga harus diantisipasi pada halte-halte lain dengan konsep serupa.

 Karena itu, aspek desain, keselamatan penumpang, akses pejalan kaki, kelompok disabilitas hingga rekayasa lalu lintas menjadi pekerjaan penting yang harus disiapkan sejak awal.

Kurangnya Sosialisasi Jadi Persoalan

Menurut Farhan, salah satu sumber keluhan masyarakat saat ini bukan hanya konstruksi fisik, tetapi juga minimnya informasi mengenai pembangunan BRT.

Masyarakat, kata dia, perlu mendapatkan penjelasan mengenai tahapan pembangunan, durasi pekerjaan, perubahan arus lalu lintas, lokasi halte, hingga alternatif mobilitas selama konstruksi berlangsung.

"Betul. Itu sebabnya saya meminta kepada BRT melakukan sosialisasi lebih masif ke seluruh warga. Karena yang tahu teknis pengerjaan semuanya BRT. Kalau saya kan mewakili warga," ujar Farhan.

Ia meminta pengelola BRT tidak hanya memberikan informasi kepada pemerintah, tetapi juga berkomunikasi langsung dengan warga yang terdampak.

Pemkot Bandung, lanjut Farhan, akan terus menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait.

"Kita akan teriak terus, 'Pak, ieu kumaha? Kenapa kita nggak dikasih tahu? Kenapa kita nggak diberi alternatif?'" katanya.

Sosialisasi juga dinilai perlu menyasar kelompok masyarakat yang aktivitasnya bersinggungan langsung dengan ruang jalan, termasuk pengelola parkir dan pedagang.

Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung akan melakukan pengaturan lalu lintas selama proses pembangunan.

Farhan mengakui kemacetan pada dasarnya sulit sepenuhnya dihindari ketika pekerjaan konstruksi dilakukan di ruang jalan.

"Kalau dari Dishub, bagaimanapun juga, kita akan mengatur sedemikian rupa sehingga kalau kemacetan tidak terhindarkan. Ketika ada pekerjaan di pinggir jalan atau di tengah jalan, pasti macet," ujarnya.

Karena itu, petugas akan ditempatkan di titik-titik yang berpotensi mengalami kepadatan. Pengaturan direncanakan dilakukan sejak pagi hingga malam untuk menjaga pergerakan kendaraan tetap terkendali.

"Pengaturan akan dilakukan sepagi mungkin sampai semalam mungkin. Akan ada petugas di setiap titik. Saya akan atur sedemikian rupa," kata Farhan.

Pembangunan halte Cicadas memperlihatkan tantangan besar dalam pengembangan transportasi publik di tengah kota yang ruang jalannya terbatas. Di satu sisi, kehadiran BRT diharapkan memperkuat layanan angkutan massal dan memberikan alternatif mobilitas bagi warga.

Namun di sisi lain, pembangunan infrastrukturnya harus mampu menjawab persoalan keselamatan, aksesibilitas, kemacetan dan kebutuhan pengguna jalan yang sudah ada.

Karena itu, keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari berdirinya halte dan beroperasinya layanan. Pengalaman warga selama proses pembangunan maupun ketika halte mulai digunakan juga menjadi indikator penting.

Pemkot Bandung kini dituntut memastikan pembangunan berjalan cepat, aman dan komunikatif. Sementara pengelola BRT perlu memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami perubahan yang terjadi di ruang publik.

Farhan memastikan persoalan tersebut akan terus dikawal. Harapannya, pembangunan yang untuk jangka panjang ditujukan memperbaiki sistem transportasi Kota Bandung tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi keselamatan dan aktivitas warga.