Gagal Bayar DSI Disorot DPR, Integritas Syariah Dipertaruhkan

Di sisi lain, Anis menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran strategis dalam memastikan prinsip-prinsip syariah tidak berhenti pada aspek akad semata. Pengawasan yang konsisten serta penegakan tata kelola yang baik dinilai penting agar pengelolaan dana dan perlindungan konsumen benar-benar berjalan sesuai nilai syariah.

“Peran OJK sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip syariah tidak berhenti pada akad, tetapi benar-benar tercermin dalam praktik pengelolaan dana dan perlindungan kepada pemberi dana,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.

Anis berharap, perkembangan kasus Dana Syariah Indonesia dapat menjadi momentum evaluasi bersama untuk memperkuat standar etika, tata kelola, dan manajemen risiko dalam industri fintech syariah. Legislator dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur ini menekankan, penyelesaian kasus secara konstruktif sangat dibutuhkan agar hak-hak masyarakat terpenuhi, prinsip syariah tetap terjaga, dan kepercayaan publik terhadap keuangan syariah nasional tetap kokoh.

@uli