Forum Sesepuh NU di Tebuireng Bahas Penanganan Bencana Aceh–Sumatra dan Polemik Internal PBNU

VISI.NEWS | JAKARTA - Para kiai sepuh dan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengadakan pertemuan besar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (6/12/2025). Silaturahmi yang berlangsung dengan suasana khidmat dan penuh keprihatinan ini dinamai *Forum Sesepuh dan Mustasyar NU*. Pertemuan berjalan panjang dan mendalam, menguraikan dua isu besar yang dianggap sangat mendesak: bencana nasional yang terjadi di Aceh–Sumatra serta dinamika internal PBNU yang kini menjadi sorotan publik.

Dalam pembahasan mengenai bencana alam, forum menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban banjir bandang, longsor, dan rentetan bencana lain yang terjadi sepanjang November–Desember 2025. Para kiai menyoroti bahwa skala bencana kali ini tidak hanya besar, tetapi juga kompleks, karena infrastruktur banyak yang rusak, akses jalan terputus, jaringan listrik dan telekomunikasi terganggu, serta banyak daerah yang masih terisolasi. Mereka menegaskan perlunya peningkatan koordinasi antara BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga kemanusiaan agar penanganan di lapangan lebih terintegrasi.

Forum juga menggarisbawahi pentingnya percepatan penyaluran kebutuhan dasar bagi para pengungsi—mulai dari makanan siap saji, tenda, air bersih, selimut, alas tidur, hingga penanganan trauma psikologis. Para sesepuh NU menilai bahwa bencana kali ini memperlihatkan kerentanan sistem mitigasi di daerah-daerah rawan, sehingga pemerintah harus melakukan evaluasi nasional, termasuk memperkuat infrastruktur pengendali banjir, reforestasi kawasan hulu, dan penegakan hukum atas aktivitas industri yang merusak lingkungan.

Selain itu, forum juga menekankan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menggantungkan harapan pada pemerintah. Para kiai sepuh mengajak warga NU, pesantren, Ansor-Banser, LAZISNU, dan lembaga sosial lain untuk menggerakkan solidaritas nyata. Menurut mereka, sejarah membuktikan bahwa jaringan pesantren adalah salah satu elemen terkuat dalam membantu korban bencana, terutama melalui dapur umum, posko kesehatan, dan distribusi logistik.

Agenda kedua forum membahas dinamika internal PBNU yang memanas setelah diumumkannya keputusan pemakzulan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf. Para sesepuh menilai bahwa langkah pemakzulan tersebut tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam AD/ART NU, khususnya terkait mekanisme syuriyah yang harus melibatkan unsur lengkap dan tata cara keputusan kolektif. Mereka menilai bahwa keputusan tersebut diambil secara terburu-buru dan berpotensi menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di tubuh jam’iyyah.

Namun forum juga menyoroti bahwa terdapat laporan kuat mengenai dugaan kekeliruan atau pelanggaran administratif dalam beberapa keputusan ketua umum. Para sesepuh menekankan bahwa dugaan tersebut tidak boleh diabaikan dan harus ditelaah melalui mekanisme organisasi yang sah, bukan melalui tindakan di luar prosedur. Mereka menegaskan bahwa NU memiliki tradisi panjang dalam menyelesaikan perbedaan pendapat melalui *musyawarah*, bukan konfrontasi.

Forum kemudian merekomendasikan agar Rapat Pleno PBNU untuk menetapkan pejabat (PJ) ketua umum tidak diselenggarakan sampai seluruh proses tabayyun, klarifikasi, dan musyawarah diselesaikan secara tuntas. Para kiai menilai bahwa jika pleno dipaksakan, maka akan muncul potensi perpecahan yang lebih besar, mengingat situasi internal NU sedang sensitif dan banyak warga NU di akar rumput menunjukkan kegelisahan.

Forum juga mengeluarkan seruan moral kepada seluruh pengurus dan kader NU agar tidak melibatkan pihak luar, baik lembaga pemerintah maupun kelompok politik, dalam menyelesaikan persoalan internal PBNU. Mereka menegaskan bahwa menjaga kedaulatan organisasi adalah prinsip penting agar NU tetap berdiri sebagai jam’iyyah independen yang mengutamakan kemaslahatan umat.

Silaturahmi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting NU, baik secara fisik maupun daring. Hadir KH Ma’ruf Amin (via Zoom), KH Said Aqil Siradj, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Abdullah Ubab Maimoen (via Zoom), Nyai Hj Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (via Zoom), dan Nyai Hj Mahfudloh Aly. Sementara dari unsur Syuriyah–Tanfidziyah PBNU hadir H Mohammad Nuh, KH Ali Akbar Marbun, KH Said Asrori, KH Mu’adz Thohir, H Nur Hidayat, KH Yahya Cholil Staquf, serta beberapa pengurus lain. Juru bicara forum, HM Abdul Mu’id Lirboyo, menegaskan bahwa forum ini digelar bukan untuk memperkeras konflik, tetapi untuk mencari jalan terbaik agar NU tetap berada di rel khittahnya dan mampu merespons persoalan bangsa secara lebih bijaksana.

Pertemuan ditutup dengan doa bersama dipimpin para kiai sepuh, memohon agar NU tetap dilindungi dari perpecahan, serta agar bangsa Indonesia diberi kekuatan menghadapi cobaan berupa bencana alam maupun tantangan sosial lainnya. Para sesepuh berharap bahwa hasil forum ini menjadi rambu moral bagi seluruh pengurus PBNU dalam menjalankan amanah jam’iyyah serta menjaga keutuhan organisasi yang telah berusia satu abad lebih itu.

@uli/nu