Era Digital dan AI: Tantangan dan Peluang Baru bagi Humas Pemerintahan di Jawa Barat

VISI.NEWS | KAB. KARAWANG - Era digital membawa tantangan baru bagi pranata hubungan masyarakat (humas) pemerintahan. Kehadiran artificial intelligence (AI) dan dinamika karakter masyarakat yang terus berkembang mengharuskan kapabilitas pranata humas pemerintahan untuk selalu ditingkatkan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat menyadari hal ini dan menjadikannya salah satu fokus dalam penyelenggaraan IKP Fest 2024 di Kabupaten Karawang pada Kamis (18/7/2024) dan Jumat (19/7/2024).

Plh. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, menyatakan bahwa IKP Fest 2024 tidak hanya bertujuan meningkatkan kapabilitas pranata humas pemerintahan di lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat maupun Pemda Kabupaten dan Kota, tetapi juga memperkuat kolaborasi. "Diskominfo kabupaten dan kota sama pentingnya dengan kami di provinsi. Kepala Bidang IKP (Informasi Komunikasi Publik) menentukan posisi untuk merangkul banyak pihak agar informasi tidak disalahartikan. Artinya, di situ narasi tunggal diperlukan," ujar Hening.

Kolaborasi menjadi elemen kunci, terutama dalam menyampaikan program-program prioritas pemerintah. Dengan kolaborasi, pranata humas pemerintahan dapat menghadirkan pembaruan-pembaruan dalam menjawab tantangan di era digital. "Terus mencoba pembaruan dan kita sadari memang tidak mudah. Ada tahapan-tahapan yang perlu ditempuh dengan proses bisnis yang jelas dan itu membutuhkan orang-orang yang cakap, yang kompeten," tambah Hening.

Senada dengan Hening, Kepala Diskominfo Jawa Barat, Ika Mardiah, menekankan pentingnya merespons kehadiran AI dengan mengasah kapabilitas pranata humas pemerintahan. AI dapat dimanfaatkan untuk merancang strategi komunikasi yang efektif melalui analisis data dan informasi secara cepat. "Artificial intelligence tentunya berpotensi membantu kegiatan komunikasi publik dalam merancang strategi komunikasi yang efektif melalui analisis data dan informasi secara cepat. Pemerintah dapat memahami kebutuhan publik dan menyusun strategi komunikasi berdasarkan data real time," ujar Ika.