Edi Purwanto: Keselamatan Kereta Api Jangan Sekadar Jadi Wacana

VISI.NEWS – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dinilai belum serius menindaklanjuti arahan Presiden terkait peningkatan keselamatan perkeretaapian, khususnya penanganan perlintasan sebidang.

Dalam sela waktu rapat bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026), Edi menilai berbagai instruksi Presiden justru belum tercermin dalam kebijakan maupun penganggaran kementerian.

Menurutnya, Presiden sebelumnya telah menginstruksikan penyediaan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk mempercepat pembangunan flyover dan underpass menyusul kecelakaan tragis di Bekasi yang menewaskan sejumlah warga. Namun, dalam paparan pemerintah, ia mengaku belum melihat program tersebut menjadi prioritas.

"Presiden sudah beberapa kali memberikan direktif, tetapi kami melihat penanganan perlintasan sebidang kok tidak ada. Harusnya ini menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan masyarakat," kata Edi.

Ia bahkan menilai jajaran kementerian belum memiliki respons yang sejalan dengan visi Presiden.

"Jangan sampai Presiden sering memberikan arahan, tetapi kabinetnya tidak merespons secara positif. Kalau sudah menjadi direktif Presiden, semestinya itu segera dilaksanakan," tegasnya.

Tak hanya soal perlintasan sebidang, Edi juga menyinggung belum jelasnya regulasi turunan mengenai kebijakan tarif ojek online (ojol) yang menurutnya juga merupakan contoh lambannya implementasi kebijakan pemerintah.

Edi mengungkapkan, keterbatasan anggaran menjadi persoalan serius di sektor perkeretaapian. Dari kebutuhan anggaran yang diajukan, hanya sekitar 58 persen yang mampu dipenuhi sehingga berbagai program strategis belum dapat dijalankan secara optimal.

Ia mencatat backlog anggaran sektor perhubungan mencapai sekitar Rp26 triliun, sementara total backlog seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI mencapai Rp252 triliun.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap berbagai program keselamatan, termasuk modernisasi sistem persinyalan, pembangunan perlintasan tidak sebidang, hingga peningkatan layanan transportasi publik.

Edi juga mengkritisi kondisi kereta komuter Jabodetabek yang dinilainya sudah memasuki fase mengkhawatirkan akibat kepadatan penumpang.

Ia menyinggung situasi di dalam rangkaian kereta yang semakin sesak hingga penumpang terpaksa bertumpu pada pintu maupun dinding kereta.

"Kereta api di Jabodetabek sudah sangat kronis. Penumpangnya sudah berdesakan, sementara ada peringatan tidak boleh bersandar di pintu atau dinding. Ini harus dimitigasi sebelum menimbulkan persoalan keselamatan baru," ujarnya.

Sebagai solusi, Edi mengusulkan agar pemerintah mengkaji kemungkinan menyerahkan pengelolaan perkeretaapian secara lebih terintegrasi kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), termasuk penanganan perlintasan sebidang, sistem persinyalan, hingga penerapan Automatic Train Control (ATC).

Menurutnya, langkah tersebut perlu dipertimbangkan apabila mampu mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan standar keselamatan.

"Yang paling penting bukan siapa yang mengelola, tetapi bagaimana pelayanan semakin baik dan keselamatan benar-benar menjadi prioritas," katanya.

Di akhir pernyataannya, Edi mengingatkan bahwa Komisi V DPR RI akan terus menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan kementerian menjalankan arahan Presiden secara konsisten.

Ia menegaskan, kegagalan kementerian menerjemahkan kebijakan Presiden berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan nasional sekaligus mengecewakan harapan masyarakat.

"Kalau arahan Presiden tidak dijalankan, yang kasihan bukan hanya Presiden, tetapi juga rakyat yang menunggu realisasi janji-janji pemerintah. Karena itu kami akan terus mendorong agar kementerian memiliki sense of responsibility terhadap persoalan-persoalan bangsa, terutama yang menyangkut keselamatan masyarakat," pungkasnya.