Dugaan Joki di Coklit Pantarlih Kabupaten Bandung, Direktur DEEP: Harus Segera dilakukan Penelusuran Lebih Lanjut oleh Bawaslu

Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kab. Bandung, H. Gungun Gunawan mengatakan bahwa jika benar adanya ada indikasi tersebut maka pihak terkait harus segera melakukan penindakan.

"KPU dan Bawaslu bekerjalah sesuai tupoksi yang sudah diamanatkan dalam UU tentang Pemilu penuh tanggung jawab dan menjaga netralitasnya sebagai penyelanggara dan pengawas Pemilu, karena kepercayaan publik/masyarakat akan menjadi vonis dan sanksi tersendiri apabila ada oknum-oknum lembaga tersebut yang bermain api dan apinya akan membakar lembaga / dirinya sendiri," ujarnya kepada VISI.NEWS.

Lebih lanjut dirinya menegaskan bahwa, mereka harus dibiasakan memiliki rasa malu dan bertanggung jawab, bila terbukti ada perintah terkait joki coklit dan tidak netral itu. "Legowo mengundurkan diri saja sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik, dan dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa para pejabatnya bilamana ada janji politik yang mempengaruhinya," bebernya.

Hal serupa disampaikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung H. Saeful Bachri, kalaupun dugaan tersebut terjadi di Kab. Bandung, maka telah melanggar peraturan yang ada, termasuk ada sanksi yang dikenakan. "Baik itu yang memberikan tugas dan menjadi jokinya, kena sanksi dua-duanya," ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu menilai bahwa di daerah yang diduga adanya joki coklit Pantarlih tersebut harus dilakukan coklit ulang oleh Komisi Pemilihan Umum, supaya lebih baik lagi dalam pendataan sesuai prosedur yang semestinya.

"Karena khawatir, ini rawan kecurangan nantinya, dan bisa terjadi ada kesalahan-kesalahan, karena si joki tersebut dipastikan tidak melakukan tahapan pelatihan secara resmi yang telah diselenggarakan oleh KPU," pungkasnya.@gvr