DPD RI Dorong Percepatan RUU Daerah Kepulauan: Keadilan Fiskal Harus Berlayar Hingga Pulau Terjauh'

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan bahwa perjuangan menghadirkan payung hukum khusus bagi daerah kepulauan telah berlangsung sejak awal berdirinya DPD RI.

“Hari ini adalah hari bersejarah. Kita mengonsolidasikan kekuatan politik agar RUU ini segera dibahas. Tanpa lex specialis, daerah kepulauan akan terus tertinggal dari sisi konektivitas, pelayanan publik, dan keadilan fiskal,” ujar Hemas.

Ia menyoroti tingginya biaya logistik, keterbatasan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga ketergantungan pada transportasi laut yang belum dianggap sebagai kewajiban pelayanan publik negara.

“Bagaimana kita bicara smart nation jika masih banyak pulau menjadi blank spot telekomunikasi?” tegasnya.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan apresiasi Rakornas RUU Daerah Kepulauan yang menjadi prolegnas 2025, yang di inisiasi oleh DPD RI.

“Saya mengapresiasi Rakornas RUU Daerah Kepulauan karena hal ini bukan hanya pertemuan teknis tapi juga merupakan ruang sejarah dimana kita mencoba menghubungkan pengakuan kostitusional daerah kepulauan, yang terpencil dan tertinggal dari daerah lain,” tegasnya.

Yusril menambahkan bahwa dirinya berkepentingan untuk mengawal kebijakan hukum nasional yang selaras dengan arah pembangunan nasional asta cita, RPJPN dan RPJMN serta aspirasi daerah. Dirinya menegaskan komitmen bangsa bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan negara tidak akan meninggalkan jutaan penduduk daerah kepulauan dengan alasan geografis semata.

“Saya berharap sesuai asta cita Presiden RI, RUU daerah Kepulauan dapat mewujudkan Indonesia bersatu berdaulat dan berkelanjutan. Yang akan berdampak pada penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tinggi,” jelasnya.