Diganjar Predikat WBBM, Imigrasi Malang Capai Peningkatan Kinerja Di Berbagai Bidang

Realisasi Penerimaan Negara Pendapatan dari pelayanan paspor mencapai Rp 33,81 miliar (333,68% dari target). Total realisasi anggaran mencapai 97,49% dari target.

Tidak hanya itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang juga mendapatkan berbagai penghargaan yaitu penghargaan dari KPPN Malang sebagai satuan kerja terbaik atas Kinerja Pelaksana Anggaran untuk periode Triwulan I tahun 2024, penghargaan dari KPPN Malang sebagai satuan kerja berkinerja terbaik periode triwulan III dan peringkat I kategori digitalisasi pembayaran atas komitmen dan inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan pembayaran melalui platform digital, penghargaan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam ajang anugerah Humas Imigrasi Indonesia Dimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang berhasil mempertahankan gelar terbaik pertama kategori pengelola layanan informasi dan pengaduan Masyarakat yang juga didapat pada tahun 2023, penghargaan Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Prestasi ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran kami serta dukungan penuh dari masyarakat. Kami sangat bersyukur atas kepercayaan yang diberikan,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian, Herdaus, menekankan pentingnya sinergi antara Kantor Imigrasi dan masyarakat.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan pelayanan melalui inovasi digital. Harapan kami, di tahun 2025, Kantor Imigrasi Malang mampu mempertahankan dan bahkan melampaui capaian yang telah diraih tahun ini,” ungkap Herdaus.

Dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kantor Imigrasi Malang telah membentuk Desa Binaan Imigrasi dan kelompok PIMPASA (Petugas Imigrasi Pembina Desa) untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Upaya ini merupakan wujud nyata kehadiran imigrasi dalam melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan manusia.