BP Jaminan Produk Halal Berharap Bantuan Tingkatkan Pelayanan

VISI.NEWS | JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) M. Aqil Irham meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) membantu instansi yang dipimpinnya dalam meningkatkan pelayanan jaminan produk halal (JPH).

Demikian disampaikan Aqil saat menerima kunjungan Irjen Faisal di Kantor BPJPH, Jalan Pinang Ranti, Pondok Gede, Jakarta Timur.

“BPJPH merupakan yang termuda di Kementerian sehingga masih banyak terobosan dan penyesuaian yang harus dilakukan. Kami senang menyambut kedatangan Pak Irjen dan berharap dapat terus didampingi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Aqil, Rabu (5/10/2022), dilansir laman resmi Kemenag RI.

Saat ini, misalnya, BPJPH menjalankan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) sebanyak 324.834 kuota.

“Kami membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk Kementerian Kesehatan, untuk membantu agar setiap tahapan proses yang dilakukan sesuai dengan regulasi dan tepat sasaran,” jelasnya.

Aqil Irham mengatakan sejak 2019 BPJPH telah membuka program sertifikasi halal. Terobosan lebih lanjut juga dilakukan dengan digitalisasi layanan dan pembukaan skema sertifikasi swadeklarasi mulai akhir tahun 2021. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan jangkauan produk bersertifikat halal di Indonesia.

Berdasarkan data, dari tahun 2019 hingga 2022 BPJPH telah mencapai 731.734 produk bersertifikat halal. Artinya, selama tiga tahun terakhir, rata-rata 243 ribu produk telah tersertifikasi halal.

“Tren ini meningkat dua kali lipat, jika dibandingkan sebelum sertifikasi halal menjadi kewenangan BPJPH. Dulu rata-rata hanya 100.000 sertifikasi halal setiap tahun,” kata Aqil.

"Nah, kami ingin tren ini terus meningkat. Jadi kami mohon dukungannya Pak Irjen," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Irgen Kemenag Faisal menyatakan kesiapannya untuk mendukung setiap program BPJPH. Menurutnya, selain haji, sertifikasi halal merupakan pelayanan Kementerian yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Wajah Kemenag adalah Dirjen PHU dan BPJPH. Pelayanan publik perlu diprioritaskan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan/masyarakat yang dilayani,” kata Irgen Faisal.

“BPJPH dan pelayanan haji merupakan pelayanan Kementerian RI yang berdampak langsung kepada masyarakat sehingga menjadi wajah Kementerian RI dan harus menjadi konsensus kita,” lanjutnya.

Faisal berharap BPJPH sebagai badan baru dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian.

“Upaya menuju ideal perlu dilakukan dan saya berharap BPJPH menjadi amanah Kementerian dan kita bisa bersahabat. Jangan bosan bertanya jika ragu, apalagi yang belum tahu dan jadikan Itjen sebagai teman,” harap Faisal.

Terakhir, Faisal yang juga sempat berkeliling gedung BPJPH mengapresiasi suasana kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada. Hal itu juga yang mendorong BPJPH untuk segera menjadi unit kerja dengan predikat Zona Integritas (ZI).

"Seharusnya segera menjadi Zona Integritas. BPJPH harus menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," perintah Faisal. @fen