ATR/BPN Perkuat Pengamanan Aset Pemda Kalsel, Ratusan Bidang Tanah Resmi Bersertipikat

VISI.NEWS – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat kepastian hukum terhadap aset milik pemerintah daerah. Upaya tersebut ditandai dengan penyerahan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Selatan, Rabu (2/9/2026).

Penyerahan sertipikat dilakukan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.

Sertipikat yang diserahkan mencakup dua bidang aset Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas total 11.396 meter persegi. Selain itu, sebanyak 829 bidang aset BMD milik pemerintah kabupaten dan kota dengan luas mencapai 998.343 meter persegi juga telah memperoleh kepastian hukum melalui sertipikasi.

Ossy mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah Kalsel.

“Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan adanya kepastian hukum atas tanah negara, tanah pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.

Tidak hanya aset pemerintah daerah, kegiatan tersebut juga mencatat penyerahan sertipikat kepada sejumlah BUMD. Satu bidang tanah atas nama Bank Kalsel dengan luas 1.498 meter persegi serta satu bidang tanah atas nama PT Air Minum Intan Banjar Perseroda seluas 11.172 meter persegi turut menerima sertipikat.

Menurut Ossy, pengamanan aset melalui sertipikasi merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya persoalan pertanahan di kemudian hari. Dengan status kepemilikan yang jelas, aset pemerintah dan badan usaha daerah memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat.

Dalam kesempatan tersebut, Ossy juga memaparkan perkembangan program pertanahan di Kalimantan Selatan. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah itu telah mencapai 79 persen dengan total 17.346 bidang tanah. Sementara itu, sertipikasi tanah wakaf telah mencapai angka 95 persen.

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dinilai berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program pertanahan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur bersama seluruh Forkopimda yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan BPN Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Ossy.

Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik langkah ATR/BPN dalam mempercepat sertipikasi aset negara, pemerintah daerah, maupun tanah masyarakat. Menurutnya, kepastian hukum atas aset merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan.

“Ini adalah simbol keberpihakan negara, khususnya melalui Kementerian ATR/BPN, bukan hanya dalam memberikan pelayanan, tetapi juga memastikan setiap aset memiliki kepastian dan perlindungan hukum,” ungkapnya.

Ia menegaskan Komisi II DPR RI akan terus melakukan pengawasan dan memastikan program-program pemerintahan Presiden Prabowo berjalan dengan baik, termasuk dalam bidang legalisasi dan pengamanan aset.

Rifqinizamy juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi aset secara tertib. Bupati dan wali kota diminta segera memetakan aset yang telah memiliki sertipikat dan aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan.

Aset yang belum bersertipikat, lanjutnya, perlu segera didaftarkan dan diproses melalui Kantor Pertanahan agar memperoleh kepastian hukum.

“Yang belum, segera dilaporkan dan disiapkan datanya. Setelah itu dilakukan pengukuran dan kita dorong untuk segera disertipikatkan,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat pusat dan daerah.

Wamen Ossy dalam kegiatan itu didampingi Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Asep Heri, Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Sumarto, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan Budi Kristiyana beserta jajaran.

Turut hadir pula Anggota Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona.

Melalui percepatan sertipikasi tersebut, pemerintah berharap pengelolaan aset daerah semakin tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mencegah potensi sengketa serta menjaga aset pemerintah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.