Anggota DPR Minta pemerintah Pertimbangkan Penarikan Perusahaan BUMN Ke Kementerian Teknis

VISI.NEWS | JAKARTA - Rencana Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono yang akan mengajukan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengelolaan pertanian mendapat respon dari anggota Komisi VI DPR RI. Pada Perpres itu, nantinya Bulog hingga Pupuk Indonesia akan di bawah perintah Kementerian Pertanian. Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyu Wijaya menyoroti usulan tersebut. Menurut dia, langkah ini perlu dipertimbangkan secara matang. Pasalnya, perbedaan mendasar antara fungsi BUMN dan kementerian. Politisi Partai Nasdem dapil Jawa Barat V ini juga menegaskan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) memiliki fokus yang luas dalam tata kelola pertanian, yang meliputi hulu hingga hilir, mencakup tidak hanya pupuk dan bibit, tetapi juga infrastruktur seperti irigasi. "Pupuk hanyalah salah satu dari banyak elemen yang dikelola," kata dia saat Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Komisi VI DPR RI, Nusantara I, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (4/11/2024). Karena itu, lanjut dia, pengelolaan rantai pasok dan distribusi pupuk memerlukan kajian yang mendalam. Ia khawatir jika BUMN yang berfungsi sebagai regulator dan operator dikelola dalam wadah yang sama, hal ini dapat menciptakan konflik kepentingan dan mengaburkan tugas pokok masing-masing. Oleh karena itu, Asep menekankan pentingnya pemisahan peran dan tanggung jawab untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sektor pertanian. Asep juga berharap agar pemerintah dan pemangku kepentingan dapat meninjau kembali rencana ini demi kepentingan optimalisasi sektor pertanian dan keberlanjutan BUMN. Sebelumnya, Wamentan Sudaryono berencana mengajukan Perpres soal pengelolaan sektor pertanian. Pada Perpres itu nantinya Bulog hingga Pupuk Indonesia akan di bawah perintah Kementerian Pertanian. Rencana tersebut menurut Sudaryono sebagai langkah meningkatkan produktivitas pertanian. Meskipun  kedua holding pangan tersebut diusulkan masuk ke Kementan, Sudaryono memastikan itu tidak akan mengubah organisasinya. @alfi