Anak-anak Jadi Korban: Serangan Drone di Kordofan Tewaskan 104 Warga Sipil

VISI.NEWS | BANDUNG – Konflik bersenjata di Sudan kembali menelan korban jiwa dalam skala besar. Sedikitnya 104 warga sipil dilaporkan tewas akibat serangkaian serangan pesawat nirawak atau drone yang menghantam wilayah Kordofan sejak awal Desember 2025. Serangan ini menandai babak baru perang saudara Sudan yang kian brutal dan semakin jauh dari pusat-pusat pertempuran sebelumnya.

Menurut laporan Al Jazeera, serangan drone terjadi setelah kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) merebut pangkalan militer strategis di Babnusa, menyusul pertempuran sengit selama sepekan. Sejak itu, wilayah tengah Sudan berubah menjadi medan perang baru, memaksa puluhan ribu warga sipil meninggalkan rumah mereka dalam kondisi darurat.

Serangan paling mematikan dilaporkan terjadi di Kalogi, Kordofan Selatan. Sebuah taman kanak-kanak dan rumah sakit menjadi sasaran, menewaskan 89 orang, termasuk 43 anak-anak. Fasilitas yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru berubah menjadi lokasi tragedi berdarah.

Eskalasi kekerasan ini memperparah krisis kemanusiaan yang sudah rapuh. Layanan kesehatan di Kordofan dilaporkan lumpuh total, sementara wabah kolera dan demam berdarah menyebar di tengah keterbatasan air bersih dan obat-obatan. Banyak warga yang terluka tidak mendapatkan perawatan memadai, memperbesar risiko kematian lanjutan.

Serangan drone juga menewaskan enam pasukan penjaga perdamaian asal Bangladesh ketika pangkalan mereka di Kadugli, ibu kota Kordofan Selatan, dihantam pada 13 Desember lalu. Insiden ini memicu kecaman keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk keras serangan tersebut dan menegaskan bahwa tindakan itu berpotensi melanggar hukum internasional. “Saya mengutuk serangan pesawat tak berawak yang mengerikan ini. Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian dapat dianggap sebagai kejahatan perang sesuai hukum humaniter internasional,” tegas Guterres dalam pernyataan resminya.

Peringatan serupa juga disampaikan Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk. Ia menyoroti penargetan fasilitas medis yang terus berulang. “Menyerang rumah sakit dan fasilitas kesehatan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional,” ujar Turk.