Adisatrya Sebut Latsarmil Calon Manajer Kopdes Perlu Dibenahi Serius
ED
PN
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto (Istimewa)
VISI.NEWS | JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima informasi mengenai modul latihan dasar militer (latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) atau calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Seperti diberitakan, sebanyak 3 peserta SPPI meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan).
"Kami belum mendapat laporan terkait modulnya dari training ini. Jadi kami juga belum tahu apakah itu ada tes kesehatan atau tidak. Tapi dengan kejadian ini tes kesehatan sudah pasti harus ada," kata Adisatrya saat ditemui di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Komisi VI DPR sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi, mempertanyakan mengenai intensitas dari pelatihan tersebut. Menurutnya tidak semua peserta SPPI memiliki kondisi fisik yang prima untuk mengikuti latihan fisik ala militer tersebut.
"Lalu intensitas dari training fisik ini seberat apa? Ini juga mesti diperhatikan. Tidak semua calon ini punya badan yang fit, yang terbiasa dengan latihan militer," ujar pria yang akrab disapa Adi.
"Kalaupun mau olahraga mungkin senam, bersama yang tidak terlalu berat. Tidak memerlukan kapasitas fisik yang berat. Saya kira itu perlu diperhatikan oleh penyelenggara," tambah Adi.
Menanggapi fakta bahwa program ini bersifat berbayar dan berlangsung selama 45 hari, Adi menyatakan bahwa opsi menghentikan program secara total kurang tepat.
Mengingat Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah. Menurutnya alur terbaik yang harus diambil adalah perombakan total pada sistem pelatihannya.
"Saya kira mungkin tidak bisa juga dihentikan langsung begitu saja. Yang lebih penting adalah sekarang perlu dievaluasi kecocokan soal training ini bagi calon-calon," kata Adi.
Untuk itu, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa esensi utama dari program ini adalah melahirkan pengelola bisnis, bukan personel militer ataupun olahragawan.
"Kita kan tidak sedang membina atlet olahraga. Kita sedang mencari dan membina orang-orang yang nanti mumpuni untuk mengelola koperasi. Jadi saya kira tidak perlu diberhentikan, tetapi dievaluasi menyeluruh. Mana yang relevan, mana yang tidak," tegasnya.
Saat ditanya mengenai hak-hak para korban yang meninggal dunia, Komisi VI kata Adi, belum mendapatkan informasi resmi mengenai pemberian kompensasi dari pihak penyelenggara maupun kementerian terkait.
Namun, Adi menggarisbawahi bahwa karena program ini memungut biaya dari peserta dan memiliki risiko tinggi, proteksi asuransi seharusnya menjadi hal yang wajib sejak awal.
"Kami belum dapat info soal itu. Tetapi mungkin harus kalau ini berbayar ya? Karena ini juga melibatkan latihan fisik yang cukup berat. Apakah misalnya ada diikutsertakan misalnya asuransi untuk para peserta, asuransi kesehatan atau apa yang bisa juga membantu mereka kalau terjadi apa-apa," demikian Adi.
Seperti diberitakan, sebanyak 3 peserta SPPI meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan).
"Kami belum mendapat laporan terkait modulnya dari training ini. Jadi kami juga belum tahu apakah itu ada tes kesehatan atau tidak. Tapi dengan kejadian ini tes kesehatan sudah pasti harus ada," kata Adisatrya saat ditemui di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Komisi VI DPR sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi, mempertanyakan mengenai intensitas dari pelatihan tersebut. Menurutnya tidak semua peserta SPPI memiliki kondisi fisik yang prima untuk mengikuti latihan fisik ala militer tersebut.
"Lalu intensitas dari training fisik ini seberat apa? Ini juga mesti diperhatikan. Tidak semua calon ini punya badan yang fit, yang terbiasa dengan latihan militer," ujar pria yang akrab disapa Adi.
"Kalaupun mau olahraga mungkin senam, bersama yang tidak terlalu berat. Tidak memerlukan kapasitas fisik yang berat. Saya kira itu perlu diperhatikan oleh penyelenggara," tambah Adi.
Menanggapi fakta bahwa program ini bersifat berbayar dan berlangsung selama 45 hari, Adi menyatakan bahwa opsi menghentikan program secara total kurang tepat.
Mengingat Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah. Menurutnya alur terbaik yang harus diambil adalah perombakan total pada sistem pelatihannya.
"Saya kira mungkin tidak bisa juga dihentikan langsung begitu saja. Yang lebih penting adalah sekarang perlu dievaluasi kecocokan soal training ini bagi calon-calon," kata Adi.
Untuk itu, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa esensi utama dari program ini adalah melahirkan pengelola bisnis, bukan personel militer ataupun olahragawan.
"Kita kan tidak sedang membina atlet olahraga. Kita sedang mencari dan membina orang-orang yang nanti mumpuni untuk mengelola koperasi. Jadi saya kira tidak perlu diberhentikan, tetapi dievaluasi menyeluruh. Mana yang relevan, mana yang tidak," tegasnya.
Saat ditanya mengenai hak-hak para korban yang meninggal dunia, Komisi VI kata Adi, belum mendapatkan informasi resmi mengenai pemberian kompensasi dari pihak penyelenggara maupun kementerian terkait.
Namun, Adi menggarisbawahi bahwa karena program ini memungut biaya dari peserta dan memiliki risiko tinggi, proteksi asuransi seharusnya menjadi hal yang wajib sejak awal.
"Kami belum dapat info soal itu. Tetapi mungkin harus kalau ini berbayar ya? Karena ini juga melibatkan latihan fisik yang cukup berat. Apakah misalnya ada diikutsertakan misalnya asuransi untuk para peserta, asuransi kesehatan atau apa yang bisa juga membantu mereka kalau terjadi apa-apa," demikian Adi.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!