Ace Hasan: Pemerintah Jamin Biaya Sekolah Siswa Yatim Korban Covid-19 Sampai Usia 18 Tahun

Pemerintah, kata Ace Hasan, sudah menyediakan payung hukum untuk perlindungan anak. Undang-undang Dasar 45 jelas menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain UUD, Ace Hasan mengungkapkan ada juga UU tentang perlindungan anak dan tahun 2012 kita juga memiliki undang-undang tentang Peradilan Pidana Anak. "Jadi harus dipisahkan pidana anak dengan pidana umum. Kenapa? Karena memperlakukan anak di dalam proses hukum berbeda dengan memperlakukan orang dewasa," jelasnya.

Tahun 2014, kata Ace, pemerintah juga merevisi Undang-undang perlindungan anak yang isinya antara lain anak anak tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Dalam keluarga, anak yang pertama dan anak kita yang lainnya tidak boleh dibedakan. "Kalau kita membedakan antara anak yang pertama misalnya dengan anak yang lain maka itu nanti akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak," ujarnya.

Ace Hasan berharap agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama dalam melindungi anak sebagai tunas bangsa. Tumbuh kembangnya harus sesuai prinsip-prinsip pengasuhan, karena anak-anak kita nanti akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju.

Dalam bagian lain paparannya, Ace Hasan juga mengungkapkan selain anak juga pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap perempuan terutama dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Terlebih pandemi Covid-19 juga telah membawa implikasi pada perekonomian keluarga dengan banyaknya kepala keluarga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang bisa memunculkan KDRT.

"KDRT juga kerap muncul akibat pernikahan dini karena ketidakmatangan jiwa pasangan. Sehingga pemerintah sekarang mengeluarkan aturan yang hanya mengijinkan pasangan nikah minimal di usia 18 tahun. Kalau pernikahan dibawah usia 18, di luar pemerintah," pungkasnya. @alfa