Abbas Tolak Keras Gagasan Pemindahan Warga Palestina
Editor
Desi Rossilawati
Minggu, 16 Februari 2025 | 22:18 WIB
VISI.NEWS | ETHIOPIA - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menegaskan bahwa upaya untuk memindahkan rakyat Palestina dari tanah air mereka hanyalah angan-angan. Dalam KTT Uni Afrika ke-38 yang berlangsung di Addis Ababa, Ethiopia, pada Sabtu (15/2/2025), Abbas kembali menyuarakan penolakannya terhadap setiap upaya relokasi warga Palestina.
"Siapa pun yang berpikir dapat memaksakan 'Kesepakatan Abad Ini' yang baru atau mengusir rakyat Palestina dari tanah air mereka adalah orang yang berilusi," kata Abbas.
"Satu-satunya tempat bagi 1,5 juta pengungsi yang tinggal di Gaza untuk kembali, adalah kota dan desa mereka yang mereka tempati pada 1948, sesuai dengan Resolusi 194 PBB," ungkapnya.
Selain itu, Abbas menegaskan bahwa praktik kolonialisme Israel harus segera dihentikan dengan intervensi dari komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB. Ia mengkhawatirkan bangkitnya kelompok ekstremis yang berusaha menghalangi solusi dua negara.
Abbas juga menyerukan dukungan bagi konferensi perdamaian internasional yang akan digelar di PBB pada Juni 2025. Ia berharap pertemuan ini dapat memperkuat pengakuan global terhadap Palestina, mengamankan status keanggotaan penuh di PBB, dan memastikan solusi dua negara sesuai dengan hukum internasional.
Sementara itu, rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk merelokasi lebih dari satu juta warga Gaza ke negara lain seperti Yordania dan Mesir menuai penolakan luas. Raja Yordania Abdullah II menegaskan bahwa negaranya menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina.
Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, juga menegaskan sikap yang sama. Selain Yordania, lima negara Arab lainnya juga menolak mentah-mentah gagasan ini.
"Penolakan kami terhadap pengusiran warga Palestina tegas dan tidak akan berubah," kata Safadi dalam sebuah pernyataan, dikutip AFP.
Trump beralasan bahwa situasi di Gaza saat ini sangat kacau, sehingga relokasi dianggap sebagai solusi. Namun, berbagai negara menilai langkah ini sebagai upaya pengalihan dari kejahatan perang dan penghancuran Gaza yang sedang terjadi. @ffr
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!