1.523 RTLH di Sukabumi Ditangani Program BSPS

"Lelang rakyat itu, dari Kementerian PKP melaksanakan lelang harga material ke toko yang paling murah. Nanti buat mendistribusikan kebutuhan material untuk pelaksanaan pembangunan rumah BSPS tersebut," imbuhnya.

Pelaksanaan BSPS dilakukan secara bertahap. Tahap awal telah berlangsung di antaranya di Kecamatan Cisaat dan Sukaraja. Selanjutnya, pelaksanaan berlanjut ke wilayah Cibadak dan Cikembar, kemudian tahap terakhir menyasar wilayah selatan Kabupaten Sukabumi.

Dalam program tersebut, Disperkim Kabupaten Sukabumi berperan mendampingi pelaksanaan di daerah. Sementara teknis pelaksanaan program menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PKP.

Untuk penerima bantuan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya merupakan warga negara Indonesia, masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta berada pada kelompok desil dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Selain itu, kondisi rumah yang akan mendapatkan bantuan harus memenuhi kriteria tingkat kerusakan lebih dari 60 persen hingga 70 persen. Penerima juga harus memiliki lahan sendiri agar status kepemilikan dan keberlanjutan rumah tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Rudi berharap program BSPS dapat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sehingga secara bertahap mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sukabumi.

Sebab berdasarkan database Disperkim, saat ini masih terdapat sekitar 24.000 rumah tidak layak huni di Kabupaten Sukabumi.

"Mudah-mudahan dengan adanya bantuan BSPS ini, dapat mengurangi masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang nyaman dan juga sehat," ujarnya.