143 Ribu Keluarga Bandung Dapat Bantuan 4.290 Ton Beras

Pengawasan menjadi salah satu aspek yang diperkuat Pemkot Bandung selama proses penyaluran berlangsung. DKPP melakukan koordinasi dengan perangkat kewilayahan dan instansi terkait untuk memastikan distribusi berjalan sesuai jadwal dan menggunakan data penerima yang telah ditetapkan.

Pengawasan tersebut juga dilakukan untuk meminimalkan potensi kesalahan dalam pendistribusian, termasuk memastikan bantuan tidak terlewat dari penerima yang telah tercatat dalam daftar.

Apabila terdapat kendala di lapangan, DKPP bersama perangkat kewilayahan dan instansi terkait akan segera melakukan koordinasi dan mengambil langkah penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemkot Bandung juga memastikan kualitas beras menjadi perhatian selama proses distribusi. Beras yang diterima masyarakat harus berada dalam kondisi baik dan layak konsumsi sehingga bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga penerima.

Penyaluran CPP periode Juli–September 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan pokok. Di tengah dinamika ekonomi dan perubahan harga komoditas pangan, bantuan beras diharapkan dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga penerima.

Selain memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, program CPP juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan di tingkat daerah.

Pemkot Bandung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyaluran hingga seluruh 143.000 penerima bantuan memperoleh alokasi yang menjadi hak mereka.

Dengan total 4.290 ton beras yang dialokasikan untuk periode tiga bulan, program tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Bandung.