Wabup Garut Terima Audiensi Komponen Penyedia Jasa Transportasi Online

VISI.NEWS | KABUPATEN GARUT - Komponen Penyedia jasa transportasi yang tergabung dalam Aliansi Driver Online Garut Bersatu atau ADOGB melakukan audiensi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat pada 3 September 2022 lalu.

Mereka diterima secara langsung oleh Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman,  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut, Enan, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Garut, AKBP Wirdhanto Hadicaksono, beserta para anggota DPRD Kabupaten Garut dan perwakilan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, di Ruang Rapat Paripurna DRPD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogongkidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (8/9/2022).

Wabup Garut menuturkan ada beberapa tuntutan yang dilontarkan dalam audiensi ini, dua di antaranya adalah terkait dengan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan pengadaan subsidi atau bantuan bagi para pengemudi ojek online atau ojol ini.

Ia mengungkapkan, Pemkab Garut khususnya melalui Bupati Garut, Rudy Gunawan, telah menyampaikan bahwa Kabupaten Garut menolak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kemarin juga Pak Bupati sudah menyampaikan, sudah suratnya sudah disampaikan oleh DPRD ke pemerintah pusat bahwa kita menolak kenaikan BBM," ujar Wabup Garut.

Berkaitan dengan tuntutan mengenai subsidi atau bantuan untuk ojol, imbuh dr. Helmi, bahwa pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, telah menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan dana sekitar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial bagi masyarakat.

"Dua persen ini kalau diuangkan dari DTU (atau) Dana Transfer Umum itu 12 setengah miliar, ya memang sebenarnya berat juga kita, makanya kita kemarin juga pak bupati juga kita rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dari mana uang 12,5 m, kan kita sedang berjalan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sudah berjalan ya, (dan) kami mengambil dari dana yang memang bisa kita alihkan ya, alihkan 12 setengah miliar ini dan ini sudah kami lakukan beberapa kali rapat yang harus segera dilaporkan (datanya) tanggal 15 (September)," imbuh Wabup Garut.