VISI | Zalim: Belajar dari Anak-anak Kita

Oleh Drajat

BELUM lama ini, penulis berkesempatan menjadi narasumber dalam sebuah podcast bertema pendidikan. Sebelum acara dimulai, penulis bertemu sahabat lama yang kini menjadi kepala sekolah di tempat itu. Dalam obrolan hangat kami, ia bercerita dengan penuh kebanggaan tentang putrinya yang duduk di bangku akhir sebuah SMK. Saat itu, sang putri tengah mempersiapkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)—sebuah tugas wajib di sekolah kejuruan.

Namun, ada kegundahan. Beberapa hari menjelang pelaksanaan PKL, putrinya belum juga mendapatkan tempat, berbeda dengan hampir semua temannya yang sudah diterima di berbagai perusahaan. “Padahal Kakak termasuk siswa berprestasi,” ucapnya lirih, menirukan perkataan sang anak.

Sebagai seorang ayah yang peduli, ia mencoba menawarkan solusi. Ia menghubungi seorang teman yang kebetulan adalah direktur di perusahaan BUMN ternama. “Kalau Kakak mau, bisa Ayah bantu di sana,” katanya dengan niat tulus. Namun, betapa terkejutnya ia ketika putrinya menjawab dengan suara tegas, “Tidak jadi, Ayah. Kakak tidak mau di perusahaan teman Ayah. Kalau Kakak mengambil itu berarti Kakak menzalimi orang lain. Bukankah sudah ada teman-teman lainnya yang sudah diterima di perusahaan tersebut? Alangkah naifnya jika hak mereka Kakak ambil!”

Sejenak ia terdiam, terhenyak, bahkan matanya berkaca-kaca. Dalam benaknya, anaknya baru saja mengajarkan sesuatu yang begitu dalam: bahwa menzalimi adalah perbuatan tercela, walau terlihat kecil atau berdalih “kesempatan”.

Cerita ini mengingatkan penulis akan pengalaman pribadi. Saat anak penulis mendapat beasiswa LPDP ke luar negeri, ia berkata santai, “Adik tidak akan mengambil beasiswa tersebut, sebab itu bisa jadi menzalimi saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan.” Sebuah pernyataan yang datang bukan dari orang dewasa dengan titel panjang, melainkan dari seorang anak yang memahami arti adil dan moral sejak dini.

Kisah-kisah ini seharusnya menjadi cermin bagi kita semua, terutama para pemangku kebijakan dan elite kekuasaan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini, praktik kezaliman sering kali dibungkus rapi dalam nama "aturan", "jalur khusus", atau "prioritas nasional". Tabungan rakyat yang mengendap dibekukan, tanah yang tak digarap dua tahun diambil negara, dan kebijakan-kebijakan lain yang tampaknya tak berpihak kepada rakyat kecil. Dalam dunia pendidikan pun, tak kalah kelam: jabatan kepala sekolah bisa "dibeli", penerimaan peserta didik baru sering tidak transparan, bahkan mengabaikan keberadaan sekolah swasta yang tengah berjuang hidup.