VISI | Sehat itu Mahal

Oleh Aep S. Abdullah

TIDAK banyak pejabat publik yang bersedia membuka persoalan besar di sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam budaya birokrasi, mengakui kelemahan sistem sering dianggap sebagai membuka kegagalan institusi. Karena itu, pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai harga obat di Indonesia yang bisa tiga hingga lima kali lebih mahal dibanding Malaysia menjadi sebuah pengakuan penting.

Pernyataan tersebut bukan hanya soal mahalnya harga obat. Lebih jauh, pernyataan itu membuka persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat: biaya untuk menjadi sehat di Indonesia masih terlalu mahal.

Bagi banyak keluarga Indonesia, sakit bukan hanya persoalan medis, tetapi juga persoalan ekonomi. Ketika seseorang jatuh sakit, yang dipikirkan bukan hanya bagaimana mendapatkan kesembuhan, tetapi juga bagaimana membayar biaya pengobatan, membeli obat, membayar pemeriksaan lanjutan, hingga menanggung kehilangan pendapatan akibat tidak dapat bekerja.

Kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara masih sering berubah menjadi beban finansial yang berat.

Obat Mahal, Sistem Bermasalah

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut perbedaan harga obat Indonesia dengan Malaysia bisa mencapai 300 persen hingga 500 persen. Menurutnya, perbedaan tersebut tidak mungkin hanya dijelaskan oleh faktor pajak. Persoalan utama berada pada inefisiensi tata niaga, rantai distribusi, mekanisme pembelian, dan tata kelola perdagangan obat.

Pernyataan ini penting karena selama ini masyarakat sering mendengar berbagai alasan mengenai mahalnya harga barang kesehatan. Mulai dari biaya impor, nilai tukar rupiah, biaya produksi, hingga pajak. Semua faktor tersebut memang memiliki pengaruh, tetapi tidak cukup menjelaskan mengapa perbedaan harga bisa mencapai beberapa kali lipat dibanding negara tetangga.

Jika biaya obat di Indonesia jauh lebih mahal dibanding Malaysia, maka pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang sebenarnya menikmati selisih harga tersebut?

Apakah keuntungan tersebut berasal dari peningkatan kualitas layanan? Apakah berasal dari biaya distribusi yang memang tinggi? Atau justru akibat sistem perdagangan yang terlalu panjang sehingga setiap mata rantai menambahkan biaya baru?

Inilah persoalan yang harus dijawab pemerintah.

Obat bukan komoditas biasa. Berbeda dengan barang konsumsi lain yang dapat ditunda pembeliannya, obat berkaitan langsung dengan keselamatan manusia. Orang yang membutuhkan insulin, obat jantung, obat kanker, antibiotik, atau obat penyakit kronis tidak memiliki banyak pilihan. Mereka membeli karena membutuhkan.

Dalam kondisi seperti ini, pasar yang tidak efisien akan langsung berdampak kepada masyarakat.

Persoalan kesehatan Indonesia tidak hanya terlihat dari harga obat. Beban biaya kesehatan masyarakat juga terlihat dari masih tingginya pengeluaran langsung rumah tangga untuk layanan kesehatan.

Data kesehatan global menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan yang dibayar langsung oleh masyarakat atau out-of-pocket masih menjadi tantangan bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Meski program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan telah memperluas perlindungan, masih terdapat biaya yang harus ditanggung masyarakat untuk berbagai kebutuhan, seperti obat tertentu, layanan yang tidak ditanggung, pemeriksaan tambahan, transportasi, hingga biaya pendamping keluarga.

Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, biaya tersebut dapat menjadi beban besar.

Seseorang yang terkena penyakit kronis tidak hanya menghadapi biaya pengobatan, tetapi juga kehilangan produktivitas. Seorang pekerja harian yang harus menjalani perawatan tidak hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi dan kebutuhan keluarga.

Karena itu, biaya kesehatan tidak dapat dihitung hanya dari tagihan rumah sakit. Ada biaya ekonomi yang jauh lebih besar akibat seseorang tidak dapat bekerja karena sakit.

Indonesia dan Negara Tetangga

Persoalan biaya kesehatan Indonesia semakin terlihat ketika dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara.

Malaysia, misalnya, dikenal memiliki sistem layanan kesehatan publik dengan dukungan pemerintah yang kuat. Pemerintah Malaysia memberikan subsidi besar terhadap layanan kesehatan masyarakat sehingga biaya yang dibayar pasien relatif rendah.

Thailand juga memiliki pengalaman menarik melalui Universal Coverage Scheme yang membuat sebagian besar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau.

Sementara itu, Singapura memang memiliki biaya kesehatan yang tinggi jika dibandingkan negara ASEAN lainnya. Namun, kondisi tersebut berjalan seiring dengan pendapatan masyarakat yang jauh lebih tinggi, sistem manajemen kesehatan yang efisien, serta mekanisme perlindungan seperti tabungan kesehatan dan subsidi pemerintah.

Brunei Darussalam memiliki pendekatan berbeda. Dengan dukungan pendapatan negara dari sektor energi, pemerintah mampu menyediakan layanan kesehatan publik dengan subsidi yang sangat besar kepada masyarakatnya.

Indonesia berada dalam posisi yang lebih kompleks. Jumlah penduduk yang sangat besar, wilayah geografis yang luas, serta keterbatasan anggaran kesehatan membuat tantangannya jauh lebih berat. Namun, kompleksitas tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan biaya kesehatan tetap tinggi.

Efisiensi sistem tetap harus menjadi target utama.

Masalah Tidak Hanya di Rumah Sakit

Sering kali masyarakat melihat mahalnya biaya kesehatan hanya dari sisi rumah sakit atau dokter. Padahal, masalahnya dimulai jauh sebelum pasien masuk ruang perawatan.

Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan dalam industri kesehatan, mulai dari ketergantungan terhadap bahan baku obat impor, distribusi yang panjang, keterbatasan produksi dalam negeri, hingga lemahnya integrasi data dan sistem pengadaan.

Ketika bahan baku obat harus didatangkan dari luar negeri, biaya produksi menjadi lebih rentan terhadap perubahan kurs. Ketika distribusi melalui terlalu banyak perantara, harga akhir yang dibayar masyarakat menjadi semakin tinggi.

Karena itu, solusi tidak cukup hanya meminta rumah sakit menurunkan harga atau meminta masyarakat menggunakan obat generik. Pemerintah harus memperbaiki ekosistem kesehatan dari hulu hingga hilir.

Pemerintah tidak boleh hanya menjadi pengawas pasar. Dalam sektor kesehatan, negara memiliki tanggung jawab lebih besar karena kesehatan berkaitan langsung dengan hak hidup masyarakat.

Reformasi tata niaga obat harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan sistem pengadaan lebih transparan, distribusi lebih pendek dan efisien, serta persaingan industri farmasi berlangsung sehat.

Digitalisasi rantai pasok obat dapat menjadi salah satu solusi agar pemerintah dapat mengetahui pergerakan harga dari produsen hingga pasien. Dengan sistem yang terbuka, ruang bagi praktik tidak efisien dapat dipersempit.

Selain itu, penguatan industri farmasi nasional juga penting. Ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku membuat Indonesia rentan terhadap gejolak global. Negara perlu mendorong investasi dalam industri bahan baku obat agar biaya produksi dapat lebih terkendali.

Namun, industrialisasi kesehatan juga tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan bisnis. Industri kesehatan harus tetap memiliki tanggung jawab sosial karena produknya menyangkut kebutuhan dasar manusia.

Jangan Jadikan Kesehatan Sekadar Bisnis

Kritik terhadap mahalnya obat bukan berarti menolak keberadaan industri farmasi atau keuntungan perusahaan. Industri yang sehat tetap membutuhkan keuntungan agar dapat melakukan inovasi dan pengembangan teknologi.

Namun, keuntungan tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan.

Ada batas antara bisnis yang sehat dan eksploitasi kebutuhan dasar masyarakat.

Ketika seorang pasien harus memilih antara membeli obat atau memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya, maka ada persoalan besar yang harus diselesaikan negara.

Kesehatan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi mereka yang memiliki uang lebih.

Pengakuan Menteri Kesehatan mengenai mahalnya harga obat harus menjadi momentum perubahan. Keberanian mengungkap masalah harus diikuti dengan keberanian memperbaiki sistem.

Masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak slogan tentang pentingnya kesehatan. Mereka membutuhkan obat yang lebih murah, layanan yang mudah dijangkau, rumah sakit yang berkualitas, dan sistem kesehatan yang tidak membuat orang miskin semakin miskin ketika sakit.

Ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan bukan hanya berapa banyak rumah sakit yang dibangun atau berapa besar anggaran yang dialokasikan. Ukuran sebenarnya adalah apakah masyarakat dapat berobat tanpa takut kehilangan seluruh tabungan keluarga.

Sebab negara yang maju bukan hanya negara yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi negara yang mampu memastikan rakyatnya dapat hidup sehat dengan biaya yang wajar.

Jika untuk sembuh seseorang harus berjuang melawan mahalnya obat dan biaya pengobatan, maka yang sedang sakit bukan hanya pasiennya. Yang sedang sakit adalah sistem kesehatan itu sendiri.***