VISI | Ridwan Kamil

Oleh Aep S. Abdullah SUATU hari, di sebuah kantor redaksi di Jalan Banceuy, Bandung, seorang kepala daerah datang dengan suara lembut yang menyimpan tekanan. Kalimatnya singkat, dingin, dan meninggalkan jejak: “Gedung ini sudah habis HGB-nya ya.” Bagi yang paham bahasa kekuasaan, itu bukan sekadar tanya—itu penanda siapa yang sedang memegang kendali. Jauh sebelum momen itu, beredar cerita di ruang redaksi tentang seorang aparatur sipil negara yang, dalam nada kecewa, membedah tabiat sang wali kota. Cerita itu lalu menguap, dianggap luapan emosi akibat mutasi atau rotasi. Dalam politik, banyak peringatan dini gugur karena tak dianggap penting. Waktu berjalan. Sosok yang kelak dikenal luas Ridwan Kamil atau Kang Emil kian piawai meramu citra. Ia tampil sebagai pemimpin cerdas, gaul, kreatif, dan religius. Media sosial menjadi panggungnya, dan publik pun terpikat oleh estetika kebijakan yang tampak segar. Pesona itu bekerja efektif. Kritik sering kali tenggelam oleh riuh tepuk tangan. Mereka yang mencoba mengoreksi, kerap menghadapi badai warganet. Dalam iklim semacam itu, koreksi menjadi mahal, dan kekuasaan terasa makin nyaman. Data komunikasi publik menunjukkan, pemimpin dengan engagement tinggi di media sosial cenderung lebih kebal kritik. Algoritma menyukai yang viral, bukan yang verifikatif. Di titik ini, demokrasi bisa tergelincir menjadi pertunjukan. Namun sejarah selalu mengingatkan: kekuasaan tak pernah benar-benar sunyi dari pengawasan. Jika bukan oleh manusia, maka oleh waktu. Dan bagi banyak orang beriman, oleh Yang Maha Melihat. Tragedi personal yang menimpa keluarga—kehilangan anak tercinta di luar negeri—mengguncang nurani publik. Simpati mengalir deras. Tangis menjadi milik bersama. Di hadapan duka, semua identitas politik seolah luruh. Setelah itu, ruang privat kembali disorot. Pilihan hidup anak lainnya untuk menanggalkan hijab menjadi bahan perbincangan. Di era digital, batas privat dan publik kian tipis. Apa pun bisa ditafsirkan, disalahpahami, bahkan dihakimi. Politik modern memang kejam. Ia tak hanya menilai kebijakan, tetapi juga moral personal. Figur publik hidup di bawah lampu sorot tanpa saklar mati. Setiap bisik dapat menjelma headline. Pasca kontestasi politik nasional yang berakhir tanpa kemenangan, narasi berubah. Percakapan publik dipenuhi kabar dan isu yang merusak reputasi. Sebagian berasal dari pengakuan sepihak, sebagian lain dari spekulasi yang beredar cepat. Di saat bersamaan, muncul pula perbincangan tentang tata kelola bank bjb dan belanja iklan yang dipersoalkan banyak pihak. Angkanya besar, diskusinya panas, dan namanya ikut disebut. Bagi publik, ini cukup untuk menumbuhkan kecurigaan. Dalam politik, kecurigaan sering kali lebih berpengaruh daripada putusan hukum. Ia membentuk opini, menggiring emosi, dan mengendap lama di ingatan kolektif. Ketika isu rumah tangga ikut menyeruak ke ruang publik, cerita kian kompleks. Gugatan, bantahan, dan gosip bercampur menjadi satu. Benar atau tidak, publik sudah terlanjur menilai. Lalu muncullah kabar tentang kerja senyap aparat penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pelacakan, dan dugaan aliran dana. Sekali lagi: dugaan. Tapi kata itu sering kalah nyaring dibanding sensasi yang mengiringinya. Inilah paradoks kekuasaan: saat di puncak, ia tampak tak tersentuh; saat goyah, setiap retak diperbesar. Publik menunggu, media mengendus, dan sejarah mencatat dengan caranya sendiri. Pada akhirnya, kisah ini bukan semata tentang satu nama, melainkan pelajaran tentang kuasa, citra, dan akuntabilitas. Bahwa pesona tanpa koreksi adalah jalan licin. Dan bahwa demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar kekaguman—ia menuntut keberanian untuk bertanya.***