VISI | PR yang Masih Belum Selesai

Namun kepemimpinan saja tidak cukup. Perubahan membutuhkan masyarakat yang beradab. Tertib berlalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga ruang publik, dan menaati aturan adalah fondasi sederhana namun menentukan bagi kualitas peradaban.

Media massa tetap memegang peran strategis sebagai pengawas kekuasaan. Media yang merdeka dan bertanggung jawab memastikan kebijakan publik tetap berada di jalur kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak.

Memasuki tahun 2026, pemerintah memiliki sejumlah prioritas yang tidak bisa ditunda. Pertama, pemulihan dan perlindungan lingkungan harus menjadi agenda utama, terutama pengembalian fungsi hutan dan daerah resapan air di Pulau Jawa. Ini bukan hanya soal ekologi, tetapi investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan, air, dan ekonomi.

Kedua, pemerintah perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui investasi yang ramah lingkungan dan padat karya. Insentif harus diarahkan pada sektor yang menyerap tenaga kerja lokal, bukan sekadar mengejar angka investasi besar tanpa dampak sosial nyata.

Ketiga, reformasi birokrasi dan penegakan hukum harus dipercepat. Kepastian hukum, perlindungan berusaha, dan integritas aparat menjadi kunci menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus ketertiban umum.

Keempat, pemerintah perlu memperkuat pelayanan publik dan transportasi massal untuk mengurangi kemacetan dan beban hidup warga perkotaan. Kota yang layak huni adalah fondasi produktivitas jangka panjang.

Dan yang tidak kalah penting, pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik dan kebebasan pers seluas-luasnya. Kritik, pengawasan, dan dialog bukan ancaman, melainkan bahan bakar perbaikan kebijakan.

Akhirnya, perubahan memang tidak lahir dari satu kebijakan atau satu tokoh. Ia tumbuh dari kesadaran kolektif: pemerintah yang melayani, hukum yang berintegritas, investasi yang adil, masyarakat yang beradab, media yang merdeka, dan alam yang kembali dihormati. Ini harus menjadi pekerjaan rumau atau PR kita yang belum selesai. Dari sanalah Indonesia, termasuk Jawa Barat, bisa melangkah ke 2026 bukan hanya dengan harapan, tetapi dengan arah yang lebih benar.***