VISI | PR yang Masih Belum Selesai

Krisis lingkungan diperparah oleh persoalan sampah. Jawa Barat menghasilkan puluhan ribu ton sampah setiap hari, sementara kemampuan pengolahan masih terbatas. Sungai menjadi tempat pelarian terakhir, dan ketika hujan datang, sampah itu kembali ke rumah warga dalam bentuk banjir dan penyakit.

Di ruang perkotaan, kemacetan menjadi biaya sosial yang mahal. Warga menghabiskan dua hingga tiga jam per hari di jalan. Jika dikonversi ke nilai ekonomi, waktu yang hilang ini setara dengan kerugian produktivitas yang sangat besar, namun jarang masuk perhitungan kebijakan.

Tekanan hidup semakin berat ketika bertemu persoalan lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional. Generasi muda, terutama lulusan SMA dan SMK, menjadi kelompok paling rentan terjebak di sektor informal dengan penghasilan rendah dan tanpa perlindungan.

Bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan nasional perlahan berubah menjadi kegelisahan. Tanpa penciptaan lapangan kerja baru yang cukup dan berkualitas, jumlah penduduk usia produktif justru berpotensi memicu masalah sosial baru.

Padahal potensi investasi Jawa Barat sangat besar. Industri manufaktur, ekonomi kreatif, pertanian modern, hingga ekonomi hijau berbasis lingkungan memiliki daya tarik tinggi. Namun investor membutuhkan satu hal mendasar: kepastian hukum dan rasa aman dalam berusaha.

Di sinilah penegakan hukum berperan krusial. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten dan berintegritas, ketertiban umum tercipta, ekonomi biaya tinggi dapat ditekan, dan kepercayaan publik tumbuh. Sebaliknya, hukum yang tebang pilih hanya akan memperlebar jurang ketidakadilan.

Pemerintah juga dituntut bertransformasi dari sekadar pengelola administrasi menjadi pelayan publik. Masyarakat semakin kritis dan tidak lagi terpesona oleh flexing pencapaian. Yang dibutuhkan adalah layanan nyata: perizinan yang jelas, birokrasi yang cepat, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan jangka panjang.

Dalam konteks Jawa Barat, kiprah Gubernur Dedi Mulyadi sepanjang 2025 menunjukkan upaya membawa perubahan budaya birokrasi dan kesadaran ekologis. Penekanan pada disiplin aparatur, keberpihakan pada lingkungan, serta pendekatan kultural menjadi warna tersendiri dalam kepemimpinannya.