VISI | Pertamina untuk Siapa?

Pertanyaan berikutnya, ke mana dampak hebohnya mega korupsi itu? Rakyat berharap dengan terbongkarnya korupsi, akan ada reformasi besar, dan dana-dana yang sebelumnya bocor bisa dialihkan untuk subsidi BBM atau pembangunan infrastruktur energi. Tapi, seperti biasa, harapan rakyat seringkali hanya jadi headline media dan bahan obrolan sebentar, lalu lenyap ditelan deadline.

Inilah momentum bagi Presiden Prabowo. Beliau datang dengan narasi perubahan, keberpihakan terhadap rakyat kecil, dan nasionalisme ekonomi. Jika memang ingin meninggalkan legacy kuat, maka kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat adalah jalan paling efektif. Dan BBM adalah simbol paling konkret dari kebutuhan itu.

Kenapa harga BBM dan listrik begitu penting? Karena keduanya adalah faktor utama pemicu domino effect terhadap semua harga barang dan jasa. Dari ongkos kirim sayuran di pasar tradisional hingga tarif ojek online. Ketika BBM mahal, semua ikut mahal. Rakyat kecil seperti pedagang, buruh, petani, dan nelayan menjadi pihak pertama yang terdampak dan paling tidak mampu beradaptasi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi biaya energi terhadap inflasi mencapai 25–30%. Artinya, menurunkan harga BBM dan listrik akan secara langsung meredam tekanan inflasi. Tapi jika tetap tinggi, maka jangan heran jika upah naik Rp 100 ribu, tapi harga kebutuhan naik Rp 200 ribu. Rakyat ibarat jalan di atas treadmill—berjalan terus, tapi tak pernah maju.

Kita sudah lelah dengan retorika. Rakyat ingin aksi. Dan aksi itu bisa dimulai dengan evaluasi total terhadap Pertamina dan BUMN energi lain. Jika selama ini perusahaan plat merah itu justru menjadi ladang korupsi, maka sudah waktunya pemerintah memperlakukannya bukan hanya sebagai mesin bisnis, tapi sebagai alat distribusi kesejahteraan publik.

Lihatlah India dan Brasil, yang berhasil menurunkan harga BBM dengan memotong pajak bahan bakar dan meningkatkan efisiensi distribusi energi. Mereka tidak sempurna, tapi setidaknya ada upaya nyata untuk mengurangi beban rakyat. Mengapa kita tidak bisa meniru langkah itu?