VISI | Pertamina untuk Siapa?

Oleh Aep S. Abdullah

DALAM sejarah kepemimpinan Indonesia, nyaris semua presiden punya kesamaan: menaikkan harga BBM tak lama setelah duduk di kursi RI-1. Megawati, SBY, hingga Jokowi, semuanya memulai langkah awal pemerintahannya dengan keputusan yang bikin dompet rakyat menjerit. Bahkan Jokowi hanya butuh satu bulan setelah dilantik untuk menaikkan harga BBM.

Namun di tengah tren naik-naik dan terus naik itu, hanya satu nama yang justru mencatatkan sejarah sebaliknya: Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Enam bulan setelah dilantik, alih-alih menaikkan, Gus Dur justru menurunkan harga Premium dari Rp 1.000 menjadi Rp 600 per liter!. Solar tetap ditahan di Rp 550 per liter. Dalam logika pemerintah modern, keputusan semacam ini terdengar gila. Tapi di mata rakyat kecil, inilah bentuk nyata keberpihakan.

Meski akhirnya pada Oktober 2000 Gus Dur juga menaikkan harga BBM mengikuti dinamika ekonomi saat itu, langkah awalnya tetap menjadi catatan emas. Di tengah tekanan ekonomi dan desakan IMF, ia tetap memberi ruang napas bagi rakyat. Maka tak heran jika banyak orang mengenangnya bukan sekadar sebagai presiden, tapi sebagai pemimpin yang berani melawan arus—termasuk arus kenaikan BBM.

Presiden Prabowo juga tadinya kita harapkan bisa mengambil langkah seperti Gus Dur. Namun, setelah heboh kasus mega korupsi di tubuh PT Pertamina, yang nilainya bikin keringat dingin keluar lebih cepat daripada naik tarif listrik, tidak ada perubahan berarti pada harga BBM dalam negeri. Publik berharap, setelah borok besar itu terbuka, akan ada perbaikan, pemangkasan biaya, dan tentu saja: penurunan harga BBM. Namun nyatanya, harga tetap bertengger tinggi, seperti tak tergoyahkan oleh badai skandal.

Padahal, harapan itu bukan tanpa alasan. Negara-negara tetangga kita—Malaysia, Brunei, bahkan Vietnam—menjual BBM dengan harga jauh lebih murah dibanding Indonesia. Di Malaysia, harga per liter bensin berkisar RM 2.05 atau sekitar Rp 7.000. Sementara di sini? Bisa mencapai Rp 14.000. Apakah kita sedang membayar 'aroma kenangan' dari ladang minyak sendiri?

Pertanyaan berikutnya, ke mana dampak hebohnya mega korupsi itu? Rakyat berharap dengan terbongkarnya korupsi, akan ada reformasi besar, dan dana-dana yang sebelumnya bocor bisa dialihkan untuk subsidi BBM atau pembangunan infrastruktur energi. Tapi, seperti biasa, harapan rakyat seringkali hanya jadi headline media dan bahan obrolan sebentar, lalu lenyap ditelan deadline.

Inilah momentum bagi Presiden Prabowo. Beliau datang dengan narasi perubahan, keberpihakan terhadap rakyat kecil, dan nasionalisme ekonomi. Jika memang ingin meninggalkan legacy kuat, maka kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat adalah jalan paling efektif. Dan BBM adalah simbol paling konkret dari kebutuhan itu.

Kenapa harga BBM dan listrik begitu penting? Karena keduanya adalah faktor utama pemicu domino effect terhadap semua harga barang dan jasa. Dari ongkos kirim sayuran di pasar tradisional hingga tarif ojek online. Ketika BBM mahal, semua ikut mahal. Rakyat kecil seperti pedagang, buruh, petani, dan nelayan menjadi pihak pertama yang terdampak dan paling tidak mampu beradaptasi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi biaya energi terhadap inflasi mencapai 25–30%. Artinya, menurunkan harga BBM dan listrik akan secara langsung meredam tekanan inflasi. Tapi jika tetap tinggi, maka jangan heran jika upah naik Rp 100 ribu, tapi harga kebutuhan naik Rp 200 ribu. Rakyat ibarat jalan di atas treadmill—berjalan terus, tapi tak pernah maju.

Kita sudah lelah dengan retorika. Rakyat ingin aksi. Dan aksi itu bisa dimulai dengan evaluasi total terhadap Pertamina dan BUMN energi lain. Jika selama ini perusahaan plat merah itu justru menjadi ladang korupsi, maka sudah waktunya pemerintah memperlakukannya bukan hanya sebagai mesin bisnis, tapi sebagai alat distribusi kesejahteraan publik.

Lihatlah India dan Brasil, yang berhasil menurunkan harga BBM dengan memotong pajak bahan bakar dan meningkatkan efisiensi distribusi energi. Mereka tidak sempurna, tapi setidaknya ada upaya nyata untuk mengurangi beban rakyat. Mengapa kita tidak bisa meniru langkah itu?

Sebagian mungkin akan berdalih bahwa harga minyak dunia naik. Tapi kita juga harus jujur, banyak negara bisa tetap menjaga harga dalam negeri karena mereka transparan dalam subsidi dan efisiensi pengelolaan energi. Kita, sayangnya, lebih banyak berdalih daripada membenahi.

Langkah menurunkan harga BBM bukan soal populisme murahan. Ini adalah soal keberanian politik dan komitmen untuk benar-benar berpihak kepada rakyat. Dan jika Prabowo berani mengambil langkah ini, maka sejarah akan mencatatnya sebagai presiden yang berani melawan arus sistem lama yang nyaman tapi tidak adil.

Kita tentu tidak naif. Menurunkan harga BBM butuh strategi jangka panjang. Tapi langkah awal bisa dimulai sekarang: audit menyeluruh terhadap Pertamina, transparansi alur biaya, dan refokus kebijakan subsidi untuk benar-benar menyasar kelompok rentan. Itulah bentuk konkret keberpihakan.

Tentu, pihak-pihak yang menikmati sistem saat ini akan melawan. Tapi di sinilah ujiannya: apakah pemimpin kita lebih takut pada mafia atau pada jeritan rakyat? Karena jika tetap diam, maka yang akan naik bukan hanya harga BBM, tapi juga tingkat ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Rakyat tak ingin presiden yang sekadar memberi pidato penuh semangat. Mereka ingin pemimpin yang ketika melihat rakyat mengeluh karena harga mahal, tidak hanya berkata “sabar ya,” tapi segera berkata, “saya akan turunkan harganya.”

Karena sejatinya, keberpihakan pada rakyat itu bukan lewat slogan dan baliho raksasa, tapi lewat keputusan-keputusan sulit yang menyentuh langsung dapur rumah tangga rakyat kecil. Dan harga BBM adalah salah satu pintu masuk paling nyata untuk menunjukkan keberpihakan itu.

Jadi, Pak Presiden, jika ingin dikenang bukan hanya karena gelar jenderal atau gaya berkuda, tapi juga karena membawa perubahan nyata, mulailah dengan satu pertanyaan tegas: Pertamina untuk siapa?. ***