VISI | Pentingnya Negara Memiliki GBHN

Oleh Dede Farhan Aulawi

DALAM dinamika pembangunan nasional yang kompleks, keberadaan pedoman arah pembangunan menjadi elemen strategis agar negara memiliki visi jangka panjang yang konsisten dan tidak mudah berubah oleh pergantian kekuasaan. Di Indonesia, konsep Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pernah menjadi kerangka utama pembangunan yang memberikan kontinuitas, stabilitas, serta kejelasan tujuan nasional. Gagasan mengenai pentingnya suatu negara memiliki GBHN kembali relevan ketika penyelenggaraan pemerintahan dihadapkan pada tantangan globalisasi, kompetisi geopolitik, transformasi teknologi, dan disparitas pembangunan daerah.

Menjamin Konsistensi Arah Pembangunan Nasional

Tanpa pedoman pembangunan jangka panjang yang mengikat, perubahan pemerintahan sering kali memunculkan orientasi, prioritas, dan program yang berbeda-beda. Hal ini dapat menimbulkan disrupsi kebijakan, pemborosan anggaran, dan pembangunan yang tidak berkesinambungan. GBHN berfungsi sebagai payung visi negara sehingga setiap presiden tetap bekerja dalam koridor arah pembangunan yang telah disepakati bersama oleh lembaga negara. Dengan demikian, kesinambungan kebijakan dapat terjaga dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya.

Meningkatkan Stabilitas Politik dan Efektivitas Pemerintahan

Ketika negara memiliki pedoman pembangunan yang jelas, stabilitas politik cenderung lebih terjaga. Hal ini karena GBHN mengurangi potensi konflik kepentingan antar-aktor politik mengenai arah pembangunan. Pemerintah menjalankan mandat eksekutif, sementara legislatif dan lembaga tinggi negara lain memiliki referensi objektif untuk melakukan pengawasan. Dengan landasan yang sama, komunikasi lintas lembaga menjadi lebih konstruktif dan koheren, sehingga efektivitas tata kelola pemerintahan meningkat.

Memperkuat Integrasi Nasional dan Pemerataan Pembangunan

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan. Sebuah GBHN dapat menyediakan kerangka pemersatu yang menetapkan prioritas pembangunan nasional, memastikan bahwa daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) mendapatkan perhatian sesuai mandat konstitusional. Melalui arahan yang menyeluruh, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan, kohesi sosial, dan penguatan wawasan kebangsaan.