VISI | "Muka Badak" Pemimpin Pendidikan

Oleh Drajat

• Guru
• Doktor Ilmu Pendidikan
• Wasekjen Komnasdik
• Hipnoterapis Transformasi Indonesia
• Mindshaper Nusantara
• APKS PGRI Prov. Jabar

ADA satu ungkapan yang sering muncul dalam percakapan masyarakat ketika melihat perilaku sebagian pemimpin negeri ini: “muka badak.”

Istilah itu bukan sekadar kiasan kasar. Ia lahir dari kegelisahan publik yang semakin hari semakin sulit dibantah. Ketika janji diucapkan dengan penuh keyakinan saat kampanye, tetapi dilupakan begitu saja setelah kursi kekuasaan diduduki. Ketika kata-kata manis tentang keberpihakan kepada rakyat berubah menjadi kebijakan yang justru menyakitkan rakyat.

Ironisnya, fenomena ini tidak hanya terjadi pada satu dua orang pemimpin. Ia tampak menjalar dari pusat hingga daerah, dari ruang-ruang kekuasaan politik hingga lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penjaga moral bangsa: dunia pendidikan. Padahal pendidikan adalah tempat lahirnya nilai, karakter, dan peradaban. Namun ketika pemimpin pendidikan sendiri kehilangan rasa malu, maka kita patut bertanya dengan serius: sedang dibawa ke mana arah pendidikan negeri ini?

Setiap musim pemilihan, masyarakat selalu disuguhi janji-janji yang begitu indah. Para calon pemimpin datang dengan bahasa yang menyejukkan hati rakyat. Mereka berbicara tentang kesejahteraan guru, tentang kemajuan pendidikan, tentang masa depan anak-anak bangsa. Semua terdengar begitu meyakinkan. Guru akan diperhatikan. Sekolah akan diperbaiki. Kesejahteraan tenaga pendidik akan ditingkatkan. Namun setelah kursi kekuasaan berhasil diraih, kenyataan sering berbicara sebaliknya. Janji tinggal janji.

Program yang dulu dielu-elukan perlahan menghilang dari agenda prioritas. Perhatian terhadap pendidikan menjadi sekadar slogan dalam pidato seremonial. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagian pemimpin tampak tidak memiliki rasa malu ketika mengingkari janji yang pernah mereka ucapkan sendiri. Di sinilah istilah “muka badak” menemukan maknanya. Bukan sekadar keras kepala, tetapi kehilangan sensitivitas moral terhadap tanggung jawab yang diemban.

Ketika kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai amanah, ia akan berubah menjadi alat. Alat untuk memperkaya diri. Alat untuk menguntungkan keluarga. Alat untuk memperkuat jaringan kolega. Fenomena ini bukan lagi rahasia umum. Berita tentang korupsi, penyalahgunaan anggaran, hingga praktik nepotisme hampir setiap hari muncul di media. Yang lebih mengkhawatirkan, perilaku ini juga merembes ke sektor pendidikan.

Padahal pendidikan seharusnya menjadi benteng terakhir moral bangsa. Namun ketika pemimpin pendidikan ikut larut dalam budaya kekuasaan yang pragmatis, maka pendidikan kehilangan wibawanya sebagai institusi pembentuk karakter. Anak-anak melihatnya.

Siswa menyaksikannya. Guru merasakannya. Dan pelajaran yang mereka terima bukan lagi tentang kejujuran, melainkan tentang bagaimana kekuasaan dapat digunakan tanpa rasa malu.

Banyak pihak sering berbicara tentang Generasi Emas 2045. Sebuah visi besar bahwa Indonesia akan memiliki generasi unggul yang mampu membawa bangsa ini menjadi negara maju. Gagasan ini tentu sangat mulia. Namun pertanyaan yang perlu diajukan dengan jujur adalah: apakah perilaku para pemimpin hari ini mendukung terwujudnya generasi emas itu?

Anak-anak belajar bukan hanya dari buku pelajaran. Mereka juga belajar dari apa yang mereka lihat di sekitar mereka. Jika mereka melihat pemimpin yang jujur, mereka belajar tentang kejujuran. Jika mereka melihat pemimpin yang berintegritas, mereka belajar tentang tanggung jawab. Tetapi jika yang mereka lihat adalah pemimpin yang sibuk mengumpulkan kekayaan pribadi, yang tidak lagi peduli pada batas halal dan haram, maka pelajaran apa yang sebenarnya sedang mereka terima?

Generasi emas bisa berubah menjadi generasi cemas. Cemas melihat masa depan bangsa. Cemas terhadap krisis moral yang terjadi di depan mata mereka.

Ironi Penghargaan bagi Guru

Ironi lain yang sangat menyakitkan dalam dunia pendidikan adalah bagaimana negara memperlakukan para guru yang berprestasi. Tidak sedikit guru Indonesia yang berhasil mengharumkan nama daerah bahkan nama bangsa di tingkat internasional. Mereka berinovasi dalam pembelajaran, mengembangkan metode kreatif, dan menginspirasi ribuan siswa.

Namun ketika penghargaan diberikan, sering kali bentuknya sangat sederhana—bahkan terkesan seadanya. Cukup dengan selembar sertifikat dan tepuk tangan. Selesai. Padahal prestasi tersebut bukan hanya milik pribadi guru, tetapi juga membawa nama baik daerah dan negara.

Bandingkan dengan bagaimana negara lain memperlakukan guru berprestasi. Mereka tidak hanya memberikan penghargaan simbolis, tetapi juga dukungan nyata dalam bentuk fasilitas, kesempatan pengembangan, bahkan penghargaan finansial yang layak. Mengapa di negeri yang selalu bangga menyebut dirinya ramah dan baik hati, justru para guru yang berjuang keras sering diperlakukan dengan begitu sederhana? Inilah ironi yang sulit dipahami.

Tulisan ini tidak hanya ditujukan kepada pemimpin di tingkat pusat. Justru dalam banyak kasus, realitas yang paling dirasakan guru terjadi di tingkat daerah. Kepala dinas pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di wilayahnya. Mereka bukan sekadar pejabat administratif. Mereka adalah penentu atmosfer pendidikan di daerah.

Jika kepala dinas memiliki komitmen kuat terhadap kemajuan pendidikan, maka banyak hal positif dapat terjadi. Guru akan didukung. Inovasi pendidikan akan berkembang. Prestasi guru dan siswa akan dihargai.

Namun jika jabatan tersebut hanya dipandang sebagai posisi kekuasaan, maka pendidikan akan berjalan tanpa arah yang jelas. Guru bekerja tanpa apresiasi. Kreativitas tidak mendapat dukungan. Prestasi dianggap sekadar formalitas. Di sinilah pemimpin pendidikan diuji: apakah mereka benar-benar hadir untuk memajukan pendidikan, atau hanya sekadar mengisi kursi jabatan.

Satu hal yang sering dilupakan oleh para pemimpin adalah bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keteladanan. Anak-anak tidak hanya mendengar apa yang kita katakan. Mereka juga memperhatikan apa yang kita lakukan. Jika pemimpin pendidikan berbicara tentang integritas tetapi tidak mempraktikkannya, maka pesan moral itu kehilangan maknanya. Jika pemimpin pendidikan mengajak guru untuk berdedikasi tetapi tidak menghargai kerja keras mereka, maka semangat pendidikan perlahan akan terkikis. Keteladanan adalah fondasi utama pendidikan. Tanpa keteladanan, semua program pendidikan hanya akan menjadi dokumen kebijakan yang tidak memiliki ruh.

Barangkali masalah terbesar yang sedang kita hadapi hari ini bukan sekadar korupsi, bukan sekadar kebijakan yang salah arah. Masalah terbesar adalah hilangnya rasa malu. Ketika seseorang tidak lagi merasa malu melakukan kesalahan di depan publik, maka ia telah kehilangan salah satu kompas moral terpenting dalam hidupnya.

Padahal dalam budaya bangsa Indonesia, rasa malu adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Malu ketika tidak menepati janji. Malu ketika tidak menjalankan amanah. Malu ketika menyalahgunakan kekuasaan. Jika rasa malu ini dapat dikembalikan, maka banyak persoalan bangsa sebenarnya dapat diperbaiki.

Pendidikan adalah investasi paling penting bagi masa depan bangsa. Jika sektor ini rusak karena kepemimpinan yang tidak berintegritas, maka dampaknya akan terasa jauh lebih lama dibandingkan sektor lain. Karena itu para pemimpin baik di pusat maupun di daerah perlu menyadari bahwa jabatan yang mereka pegang bukan sekadar posisi administratif. Ia adalah amanah sejarah. Sejarah akan mencatat apakah mereka menggunakan kekuasaan untuk memajukan pendidikan, atau justru untuk memperkaya diri.

Guru mungkin tidak memiliki kekuasaan politik yang besar. Namun guru memiliki satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh banyak pemimpin: membentuk masa depan bangsa melalui generasi muda. Dan ketika generasi itu kelak tumbuh dewasa, mereka akan menilai dengan jujur siapa yang benar-benar bekerja untuk pendidikan, dan siapa yang hanya memanfaatkan pendidikan untuk kepentingan pribadi. Karena pada akhirnya, sejarah tidak pernah tertipu oleh “muka badak.” Sejarah selalu berpihak kepada mereka yang menjaga amanah dengan jujur.*