VISI | Milenial : Ngontrak atau KPR ?

Oleh Aep S. Abdullah

SEORANG marketing eksekutif komplek perumahan elit di Bandung mengeluh lirih, "Sudah tiga tahun ini susah banget closing. Padahal no down payment, promo banyak, tapi tetap sepi peminat." Di wajahnya tergurat kekhawatiran aset yang dimilikinya habis terjual. Keluarga tetap harus makan, anak tetap harus sekolah, sementara rumah-rumah di brosur hanya indah di kertas.

Fenomena ini bukan cuma terjadi di Bandung. Di banyak kota besar, geliat pasar properti residensial mulai melambat. Dulu, narasi “beli rumah selagi muda” adalah mantra suci kelas menengah. Kini, generasi yang sama mulai mempertanyakan: “Untuk apa punya rumah sekarang, kalau beban cicilannya membelenggu sampai rambut memutih?”

Mari kita bicara angka. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pada 2024, rasio cicilan terhadap pendapatan (Debt Service Ratio/DSR) rumah tangga meningkat menjadi rata-rata 44%. Artinya, hampir separuh penghasilan bulanan tersedot untuk membayar cicilan. Di sisi lain, harga rumah terus melesat—indeks harga properti residensial naik 3,35% secara tahunan. Sementara upah minimum tumbuh jauh lebih lambat.

Di sinilah muncul pilihan alternatif: menyewa rumah, atau dalam istilah sehari-hari, ngontrak. Bukan karena tidak mampu membeli, tapi karena menghitung cermat: rasionalitas menang atas simbol status. Seseorang yang memilih gaya hidup ini mengaku membayar kontrakan hanya 1/9 dari gaji bulanan. Dengan cara ini, ia berhasil menabung hingga 500 juta dalam tiga tahun. Tanpa utang. Tanpa dikejar debt collector.

Alasannya? Pernah mencicil mobil selama empat tahun dan merasa “dipalak” bunga 150 juta. Sejak saat itu, ia memilih membayar semua secara cash, dari HP sampai liburan. "Self love itu penting, tapi jangan sampai pakai uang yang belum ada,” katanya sambil tersenyum.

Fenomena ini bukan sekadar tren. Ini adalah refleksi perubahan paradigma, khususnya di kalangan milenial. Kepemilikan rumah bukan lagi keharusan, melainkan pilihan strategis. Apalagi, KPR adalah komitmen jangka panjang 15–20 tahun yang tak semua orang berani ambil dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Pandemi membuktikan, bahkan yang mapan pun bisa terancam PHK dan kehilangan kemampuan bayar.