VISI | Keunikan Fraksi DPRD

Oleh Djamu Kertabudi

ADA momen menarik saat DPRD Kab. Bandung menerima audensi perwakilan pedagang Pasar Banjaran. Sesuai prosedur, pimpinan DPRD sebelumnya telah menugaskan salah satu komisinya untuk menerima dan melakukan pembahasan bersama tentang keluh kesah para pedagang.

Setelah usai ada salah satu fraksi secara spontan menindaklanjuti pembahasan tersebut bersama perwakilan pedagang. Reaksi muncul dari salah seorang pimpinan DPRD yang dirilis media yang mempertanyakan tindakan fraksi tersebut, karena di luar agenda yang ditetapkan sebelumnya.

Mari kita bahasa pernik dalam praktek pemerintahan daerah ini khususnya di intern DPRD.

DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, biasanya ada pembagian tugas di masing-masing pimpinan DPRD (satu ketua, dan tiga orang wakil ketua) sebagai koordinator komisi. Manakala terdapat aspirasi masyarakat baik tertulis maupun lisan, maka pimpinan DPRD yang bersangkutan sesuai dengan pembidangannya menugaskan komisi untuk melakukan pembahasan semestinya. Itulah yang menunjukan hubungan kerja antar alat kelengkapan dewan.

Adapun yang dimaksud alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan dewan, komisi, badan-badan, dan pansus/panja.

Sedangkan fraksi yang ada di DPRD tidak termasuk alat kelengkapan dewan, tapi perannya sangat menentukan arah kebijakan DPRD dalam menyikapi rencana kebijakan daerah yang disodorkan kepala daerah. Produk fraksi terdiri dari 'naskah pandangan umum' yang harus mendapat respons atau jawaban kepala daerah, dan 'kata akhir fraksi' yang berisi arah kebijakan sebagai bahan keputusan DPRD.

Maka dari itu, berdasarkan ketentuan perundangan, bahwa fraksi merupakan pengelompokan anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan sosial politik sebagai bentuk representatif masyarakat. Dengan demikian fraksi memiliki kemandirian dalam menjalankan perannya.