VISI | Digitalisasi Rupiah dan Kemandirian Finansial

Fasilitas jaringan menjadi kunci keberhasilan. Digital Rupiah Currency harus dapat diakses dari Sabang sampai Merauke, bahkan di daerah terpencil yang saat ini minim infrastruktur perbankan. Integrasi dengan sistem pembayaran yang ada, seperti QRIS, akan mempermudah adopsi dan memperluas jangkauan pengguna. Bank Indonesia juga perlu melakukan edukasi masif agar masyarakat memahami manfaat dan cara penggunaan CBDC.

Penting untuk digarisbawahi bahwa Garuda tidak akan menggantikan uang kartal sepenuhnya. Peran uang fisik masih relevan, terutama di daerah dengan keterbatasan teknologi. Pendekatan yang tepat adalah menjadikan CBDC sebagai pelengkap, bukan pengganti total.

Namun, potensi gangguan terhadap ekosistem perbankan konvensional tidak bisa diabaikan. Jika transaksi bisa langsung dilakukan antara masyarakat dan bank sentral, peran bank umum dalam distribusi uang akan berkurang drastis. Ini berpotensi memicu PHK massal dan mengubah model bisnis perbankan secara fundamental.

Untuk menghindari gejolak, distribusi Digital Currency bisa dilakukan secara hibrida: sebagian langsung dari bank sentral, sebagian lagi melalui bank umum. Dengan cara ini, industri perbankan tetap terlibat dan memiliki ruang adaptasi terhadap model keuangan baru.

Dari sisi manfaat, Digital Currency dapat menjadi instrumen penyaluran bantuan sosial (bansos) yang efektif. Disimpan di mobile banking atau e-wallet, dana dapat diterima langsung oleh penerima tanpa potongan atau kebocoran. Mekanisme ini akan meningkatkan efisiensi anggaran dan mempercepat realisasi program pemerintah.

Selain itu, biaya transfer akan menurun drastis karena tidak lagi bergantung pada perantara seperti GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, atau LinkAja. Dengan blockchain atau Distributed Ledger Technology (DLT), setiap transaksi terekam secara transparan, tahan manipulasi, dan lebih aman dari kejahatan siber.

Keunggulan lain adalah pencegahan pemalsuan uang. CBDC memungkinkan verifikasi digital instan, menghilangkan risiko uang palsu, salah hitung, atau saldo hilang. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.