VISI | Dia Lagi Dia Lagi ! DIA LAGI!

Akibatnya, banyak jabatan strategis diisi oleh mereka yang tidak punya latar belakang pendidikan, apalagi pemahaman akademik yang memadai. Dunia pendidikan pun jalan di tempat. Kurikulum berganti, kebijakan berubah, tetapi kualitas tetap stagnan.

Sebuah pertanyaan mendasar: mengapa pendidikan, yang mestinya menjadi jantung peradaban bangsa, justru dikelola secara serampangan?

Dalam teori manajemen modern, sebuah organisasi hanya akan maju bila dijalankan oleh orang yang tepat di bidangnya. Analogi sederhana: apakah kita akan menyerahkan mesin pesawat kepada tukang ojek yang baru belajar mengemudi motor? Tentu tidak. Tetapi anehnya, di dunia pendidikan, hal seperti itu kerap terjadi.

Kepala dinas bisa berasal dari bidang pertanian, kepala bidang kurikulum bisa berlatar belakang hukum, kepala sekolah bisa dipilih karena kedekatan politik. Semua ini membuat pendidikan kehilangan arah, karena dikelola oleh orang yang tidak benar-benar memahami.

Fenomena pengisian jabatan dengan wajah-wajah lama yang tidak kompeten berdampak panjang: Stagnasi kebijakan; program yang dibuat hanya itu-itu saja, tidak ada inovasi. Pendidikan jadi alat politik; nggaran pendidikan lebih banyak dipakai untuk pencitraan atau kepentingan politik jangka pendek. Motivasi guru merosot; guru di lapangan merasa tidak diperhatikan, karena pimpinan mereka tidak memahami persoalan pendidikan secara nyata. Mutu pendidikan jalan di tempat; hasil survei internasional seperti PISA menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara lain.

Jika fenomena ini terus berlangsung, jangan harap Indonesia Emas 2045 akan terwujud. Sudah saatnya negeri ini berani berubah. Jabatan dalam dunia pendidikan harus diisi oleh orang yang benar-benar memahami pendidikan, bukan sekadar bagi-bagi kursi politik.

Pemerintah perlu meniru model di beberapa negara maju, di mana jabatan strategis pendidikan dipegang oleh akademisi, peneliti, atau praktisi pendidikan berintegritas tinggi. Rekrutmen harus terbuka, transparan, dan berbasis meritokrasi, bukan transaksional.