VISI | Banyak Siswa Gagal SNBP: Sekolah Lambat Mengisi PDSS, Mutu Pendidikan Dipertaruhkan!

Oleh Suhendar RIBUAN siswa-siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Indonesia menghadapi kegagalan dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Penyebab utamanya adalah keterlambatan sekolah dalam mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sebelum batas waktu pada 31 Januari 2025. Situasi ini menjadi ironi di tengah era digital yang semakin maju, di mana seharusnya teknologi dapat mempermudah administrasi pendidikan. Fenomena ini menjadi catatan kelam dalam sejarah pendidikan Indonesia. Sebelumnya, proses pendaftaran SNBP berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Namun, kali ini, banyak siswa kehilangan kesempatan hanya karena kelalaian administratif yang sebenarnya bisa diantisipasi lebih awal oleh pihak sekolah.

Tantangan dalam Dunia Pendidikan

Salah satu permasalahan yang mencuat adalah beban kerja guru yang semakin berat. Dengan penerapan Kurikulum Merdeka, guru tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga harus menyelesaikan berbagai laporan administratif secara daring. Akibatnya, tugas utama mereka dalam membimbing dan memastikan kelengkapan data siswa kerap terabaikan. Bahkan, buku induk yang seharusnya menjadi dokumen pencatatan nilai jangka panjang kini banyak ditinggalkan. Di Australia, sistem pendidikan jauh lebih profesional. Hanya mereka yang lulus serangkaian asesmen dari organisasi profesional, seperti Professional Teacher Association, yang dapat mengajar. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana kebijakan rekrutmen guru dan kepala sekolah sering kali kurang mempertimbangkan aspek profesionalisme secara ketat.

Minimnya Tenaga Kependidikan dan Manajerial Kepala Sekolah

Saat ini, tenaga kependidikan di sekolah semakin berkurang, terutama setelah pemangkasan jabatan seperti Kepala Sub Bagian (Kasubag) di SMK dan Kepala Urusan (Kaur) di SMA dan Madrasah Aliyah. Akibatnya, beban administratif semakin menumpuk di tangan kepala sekolah. Lebih parahnya lagi, banyak kepala sekolah yang diangkat tanpa melalui sistem seleksi berbasis talent scouting. Mereka hanya mengikuti pelatihan daring dalam waktu singkat, tanpa pengalaman manajerial yang cukup. Akibatnya, pengelolaan delapan standar pendidikan menjadi kurang optimal, termasuk dalam memastikan kelengkapan data siswa untuk keperluan SNBP.

Kelemahan Sistem Pengisian Data

Masalah lainnya adalah kelalaian dalam pengisian data nilai di sekolah. Proses pencatatan dari semester 1 hingga 5 sering kali tidak dilakukan dengan teliti, terutama karena banyak sekolah yang mulai mengandalkan sistem database daring tanpa memiliki backup dalam bentuk buku induk. Ketika sistem daring diakses secara massal dalam satu waktu, sering terjadi gangguan teknis yang menyebabkan data tidak bisa diakses atau mengalami error. Hal ini semakin memperburuk situasi ketika mendekati tenggat waktu pendaftaran SNBP, yang akhirnya merugikan ribuan siswa.

Demo Siswa dan Krisis Kepercayaan terhadap Sistem Pendidikan

Kegagalan dalam pendaftaran SNBP memicu protes di berbagai daerah. Pada Kamis, 6 Februari 2025, sejumlah siswa SLTA turun ke jalan dan menggelar demonstrasi setelah mengetahui mereka tidak dapat mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Mereka merasa hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi terhambat oleh sistem yang tidak dapat diandalkan. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai indikator kemajuan pendidikan nasional. Namun, jika hambatan administratif seperti ini terus terjadi, cita-cita tersebut akan sulit tercapai.

Perbandingan dengan Negara Lain

Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain dalam hal kualitas pendidikan. Bahkan, Vietnam yang beberapa dekade lalu berada di bawah Indonesia kini sudah melampaui kita dalam berbagai indikator pendidikan, termasuk dalam pengelolaan sistem seleksi masuk perguruan tinggi. Pertanyaannya, di mana peran Dewan Pendidikan dalam menangani masalah ini? Sebagai lembaga yang seharusnya menjadi pengawas dan mitra strategis pemerintah, Dewan Pendidikan perlu lebih aktif dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan dengan baik dan tidak merugikan siswa.

Saatnya Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional

Kejadian ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan introspeksi. Apakah sistem pendidikan kita sudah cukup siap menghadapi era digital? Apakah profesionalisme tenaga pendidik dan manajemen sekolah sudah sesuai dengan standar global? Renungan di awal Februari 2025 ini harus menjadi titik balik bagi perbaikan sistem pendidikan nasional. Jika tidak ada perubahan yang signifikan, maka masa depan pendidikan Indonesia akan terus dipertaruhkan, dan generasi mendatang akan menanggung konsekuensinya.*** Penulis, Drs. H. Suhendar, M.Pd. adalah pengurus Dewan Pendidikan Kab. Bandung.