VISI | Bangsa yang Cemas

Oleh Aep S Abdullah

DALAM beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi krisis kepercayaan yang semakin parah. Rakyat dilanda kecemasan akibat banyaknya kasus korupsi dan ketidakpastian hukum yang membuat mereka kehilangan rasa aman dalam berbagai aspek kehidupan sehingga muncul tag #indonesiagelap. Dari tabungan atau deposito di bank pemerintah yang bisa hilang tanpa tanggung jawab, bahan bakar yang ternyata dioplos, beli rumah di komplek perumahan ternyata di tanah milik orang lain, dana pensiun yang lenyap,  hingga biro perjalanan haji yang menggelapkan dana jamaah—semua ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum di negeri ini. Kasus-kasus ini bisa berulang karena para pelaku tahu cara "menyelesaikannya" dari lemahnya penegakkan hukum di kita.

Salah satu faktor utama yang memicu kecemasan ini adalah lemahnya tindakan dari para pemimpin terhadap kasus-kasus besar yang merugikan rakyat. Korupsi merajalela, tetapi hukum tidak mampu memberikan hukuman maksimal yang menimbulkan efek jera. Akibatnya, bukan hanya para koruptor yang semakin berani, tetapi orang-orang yang awalnya jujur pun tergoda untuk melakukan hal yang sama karena melihat hukum bisa dibeli.

Di sektor keuangan, masyarakat semakin sulit mempercayai bank dan lembaga asuransi. Kasus Jiwasraya dan Asabri adalah bukti nyata bagaimana dana nasabah bisa lenyap begitu saja akibat korupsi, sementara negara tidak memberikan solusi nyata untuk mengembalikan hak rakyat. Bahkan, ketika pelaku dihukum, uang yang sudah dikorupsi tetap sulit untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

Tak hanya itu, persoalan hukum di Indonesia juga dipertanyakan ketika banyak kasus besar yang diungkap tetapi penyelesaiannya terkesan lamban. Misalnya, kasus mega korupsi tata niaga timah yang merugikan negara Rp 300 triliun, atau kasus minyak mentah di Pertamina yang mencapai Rp 193,7 triliun. Angka-angka ini menunjukkan betapa besarnya uang rakyat yang digerogoti oleh para pejabat dan pengusaha nakal.

Pemerintahan Prabowo saat ini berupaya memberikan harapan dengan menindak tegas kasus-kasus korupsi besar. Meski awalnya kita berharap Prabowo bisa tampil lebih garang dari SBY dalam pemberantasan korupsi. SBY untuk meyakinkan masyarakat soal keseriusannya dalam pemberantasan korupsi berani "mengorbankan" besannya Aulia Pohan yang waktu itu sebagai Deputy Gubernur BI dijebloskan 4,6 tahun ke penjara akibat korupsi. Begitu juga ketum partainya Annas Urbaningrum menjadi korban berikutnya. Tindakan SBY ini direspon pasar dengan baik, dan rakyat mempercayai pemerintahannya. Hampir seluruh indikator pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan SBY lebih baik dibandingkan dengan Jokowi.