VISI | Bangsa yang Cemas

Demikian pula hasil Laporan Transparansi Internasional, menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada masa SBY naik 1,4 poin dari 2,0 ke 3,4. Pada masa Pemerintahan Jokowi mewariskan IPK dari SBY 3,4 atau 34/100 sempat naik pada tahun 2019 ke angka 4,0 dan di akhir pemerintahannya kembali ke angka semula 3,4. IPK yang lebih tinggi menunjukkan persepsi korupsi yang semakin baik. Sebaliknya IPK yang turun menunjukkan masyarakat yang lebih permisif terhadap korupsi. 

Kejaksaan Agung di awal Pemerintahan Prabowo "diandalkan" untuk mulai membongkar skandal besar seperti kasus korupsi di PT Timah, Pertamina, dan berbagai perusahaan pelat merah lainnya. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ini akan benar-benar membawa perubahan, atau hanya menjadi tontonan sementara tanpa hasil nyata bagi rakyat?

Selain itu, hukum di sektor pajak juga menjadi sorotan. Menteri Keuangan tentu mengetahui praktik korupsi yang terjadi di kementeriannya, tetapi sulit menindak tegas para pejabat yang terlibat. Kasus demi kasus muncul, tetapi sebagian besar berakhir dengan hukuman ringan atau tersangka yang masih bisa menikmati hasil korupsinya.

Bangsa ini telah lama kehilangan rasa malu. Para pejabat yang terbukti korupsi masih bisa tampil di publik dengan wajah tanpa rasa bersalah. Mereka tetap dihormati oleh sebagian masyarakat yang seharusnya mengecam perbuatan mereka. Hilangnya rasa malu inilah yang membuat korupsi terus berulang, karena tidak ada sanksi sosial yang benar-benar membuat mereka jera.

Keadaan ini semakin diperparah oleh ketidakmampuan pemerintah dalam menangani penegakan hukum. Banyak aparat hukum yang justru terlibat dalam berbagai kasus suap dan gratifikasi. Hal ini membuat masyarakat semakin skeptis terhadap institusi seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi.

Selain di sektor pemerintahan dan hukum, dunia usaha pun tak lepas dari praktik-praktik curang yang merugikan rakyat. Kasus mafia tanah, manipulasi impor bahan pokok, hingga kartel minyak goreng menunjukkan betapa sistem ekonomi Indonesia masih dikendalikan oleh segelintir orang yang hanya mencari keuntungan pribadi tanpa peduli terhadap kesejahteraan rakyat.