Viral! Permintaan THR dari Ormas Jadi Sorotan Kementerian BKPM
VISI.NEWS | JAKARTA - Viral diduga organisasi masyarakat (ormas) meminta jatah tunjangan hari raya (THR) dari pengusaha. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai hal tersebut jadi masalah yang perlu perhatian.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu angkat bicara. Ia menegaskan, gangguan ormas minta THR jadi permasalahan yang saat ini dihadapi.
"Betul, ya itu memang adalah permasalahan yang sangat krusial," ungkap Todotua di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Todotua menegaskan tak segan untuk menindak tegas praktik oknum ormas tersebut. Pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan penegak hukum
"Kan kita terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan itu," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran kepada pemerintah daerah maupun pengusaha.
Pernyataan itu muncul setelah maraknya laporan mengenai proposal yang mengatasnamakan ormas meminta THR. Dia menjelaskan, pemungutan THR itu merupakan bagian dari pungutan liar (pungli).
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Nikmati Berita Tanpa Batas & Benefit Eksklusif!
Dapatkan Kaos & Merchandise eksklusif setiap bulan dengan berlangganan Visi News.