Usut Tuntas Dugaan Pemotongan Insentif Pegawai Pemkot Surabaya

VISI.NEWS | SURABAYA - Menindak lanjuti informasi dan temuan di masyarakat, Ketua Aliansi Madura Indonesia (AMI) Baihaki Akbar mendesak agar pihak KPK RI, BPK Prop. Jatim dan Inspektorat Kota Surabaya untuk segera bergerak cepat mengusut tuntas terkait dugaan pemotongan insentif pegawai yang diduga terjadi di Pemkot Surabaya.

Hal tersebut disampaikan, Ketua Aliansi Madura Indonesia (AMI) Baihaki Akbar saat berkoordinasi dengan Koordinator Forum Surabaya Bersatu terkait tindak lanjut dari informasi dan temuan masyarakat di kantor Sekretariat Forum Surabaya Bersatu (FORSATU) gedung Go Skate Lt.3 Surabaya. Senin (15/07/2024).

Menurut Ketua Aliansi Madura Indonesia (AMI) Baihaki Akbar mengatakan bahwa, Berdasarkan informasi dan temuan di masyarakat yang kami terima. Dugaan pemotongan insentif pegawai tersebut, Diduga kuat untuk dipergunakan membiayai dana kegiatan yang tidak dianggarkan.

“Informasi dan temuan di masyarakat yang kami terima, Hasil dari pemotongan Insentif pegawai tersebut, diduga kuat dipergunakan untuk keperluan yang tidak dianggarkan seperti untuk uang operasional oknum Pejabat Pemkot Surabaya,” kata Ketua AMI, Baihaki Akbar.

Baihaki Akbar menjelaskan, “Karena honor mereka lebih besar dari pegawai lain. Insentif mereka diduga diambil untuk keperluan dana yang tidak dianggarkan misalnya untuk membayar pegawai honor, memberi santunan keluarga pegawai yang meninggal, memberi sumbangan proposal yang masuk, oknum penggurus LSM, oknum wartawan, dan memberi honor kepada ajudan, Sekpri, Sopir yang nilai setiap bulannya tidak pasti,” terang Baihaki.

“Untuk itu, kami atasnama Ketua Aliansi Madura Indonesia (AMI) juga menyampaikan pernyataan terbuka kepada Pimpinan KPK RI, Kepala BPKP Propinsi Jawa Timur dan Kepala Inspektorat Kota Sutrabaya serta meminta KPK segera datang ke Surabaya untuk fokus mendalami kasus dugaan pemotongan insentif yang modusnya sama seperti yang terjadi di Pemkab Sidoarjo,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Forum Surabaya Bersatu (FORSATU), Hakim Abdul Kadir sangat mendukung upaya tindak lanjut dalam mengungkap dugaan pemotongan insentif pegawai Pemkot Surabaya.