Trubus: MKMK Tak Berwenang Batalkan Keppres Pengangkatan Hakim MK

VISI.NEWS | JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dinilai tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan MKMK disebut terbatas pada penegakan kode etik hakim konstitusi, bukan pada aspek administratif atau legalitas pengangkatan yang menjadi ranah hukum tata usaha negara.

Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema 'MKMK Dinilai Tidak Berwenang Batalkan Keppres Pengangkatan MK?' yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurut Trubus, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024, MKMK memiliki fungsi utama menjaga dan menegakkan integritas serta kode etik hakim konstitusi. Namun, kewenangannya tidak mencakup pembatalan keputusan presiden yang bersifat administratif.

“Kalau yang dipersoalkan adalah Keppres pengangkatan, itu sudah masuk wilayah kebijakan tata usaha negara. Maka forum yang tepat untuk menguji adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan MKMK,” ujar Trubus.

Trubus menegaskan, proses pengusulan hakim konstitusi oleh DPR merupakan kewenangan konstitusional lembaga legislatif yang bersifat otonom. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip pemisahan kekuasaan mengharuskan setiap lembaga negara menjalankan fungsi sesuai mandat Undang-Undang Dasar 1945.

Polemik Adis Kadir dan Dinamika Demokrasi

Nama Adis Kadir menjadi sorotan publik karena disebut dalam gugatan yang mempersoalkan proses pengangkatan hakim MK. Sejumlah akademisi, termasuk kelompok yang mengatasnamakan 21 profesor, menyampaikan keberatan dan mendorong evaluasi.

Trubus menilai dinamika tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik dan gugatan tetap disalurkan melalui jalur hukum yang tepat.

“Kalau ada pihak yang merasa dirugikan oleh Keppres, silakan menggugat ke PTUN. Karena Keppres adalah produk hukum administrasi negara. Itu mekanismenya,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa apabila yang dipersoalkan adalah pelanggaran etik hakim MK, maka MKMK berwenang memeriksa dan memutus dalam konteks etik, bukan membatalkan keputusan pengangkatan.

Isu Netralitas dan Latar Belakang Partai

Terkait sorotan terhadap latar belakang politik Adis Kadir yang berasal dari Partai Golkar, Trubus menyebut kekhawatiran publik soal potensi konflik kepentingan merupakan hal wajar dalam demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa setelah dilantik, hakim konstitusi harus bertindak sebagai negarawan, bukan representasi partai.

“Begitu menjadi hakim MK, yang melekat adalah sumpah jabatan dan tanggung jawab kenegaraan. Publik tentu menunggu sejauh mana hakim MK menunjukkan independensi dan kenegarawanannya,” katanya.

Perlu Revisi Regulasi Jika Ingin Perluas Kewenangan

Lebih lanjut, Trubus menyebut jika ada dorongan agar MKMK memiliki kewenangan lebih luas, termasuk menguji proses pengangkatan hakim konstitusi, maka hal itu harus melalui perubahan undang-undang.

“Tidak bisa kewenangan diperluas tanpa dasar hukum. Kalau memang ingin MKMK berwenang sampai pada aspek proses pengangkatan, maka regulasinya harus diubah terlebih dahulu,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa dalam sistem hukum, setiap lembaga memiliki “kamar” kewenangan masing-masing. Tanpa payung hukum yang jelas, intervensi antar-lembaga justru berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional baru.

Dalam konteks polemik yang berkembang, Trubus mengajak publik menunggu proses hukum berjalan sesuai mekanisme yang tersedia. Ia menegaskan bahwa supremasi hukum dan kepastian kewenangan lembaga negara harus tetap dijaga demi stabilitas demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. @givary