Tragedi Anggaran Jawa Barat: Rp 621 Miliar Belanja Pembangunan 2025 Tertunda Akibat Dana Pusat

VISI.NEWS|BANDUNG -Pembangunan di Jawa Barat menghadapi tekanan serius setelah terungkap adanya belanja pembangunan tahun 2025 yang belum terbayarkan senilai Rp 621 miliar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut keterlambatan tersebut sebagai dampak langsung dari berkurangnya dana bagi hasil yang disalurkan pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tunda bayar itu seharusnya tidak terjadi apabila dana dari pusat diterima secara utuh.
"Dari pemerintah pusat, dana bagi hasil tidak disalurkan hampir Rp 400 miliar. Andaikan uang ini disalurkan, maka tidak akan ada potensi tunda bayar," ujar Dedi di Bandung, Rabu.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan sejumlah proyek pembangunan daerah yang telah berjalan sepanjang 2025. Meski begitu, Dedi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan skema penyelesaian agar kewajiban tersebut tidak berlarut-larut.

Menurut Dedi, pada Januari 2026 kas daerah akan menerima pemasukan sekitar Rp 2 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan terlebih dahulu untuk belanja wajib, termasuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, sebelum sisanya digunakan untuk menutup tunggakan pembangunan.
"Setelah kebutuhan utama dibayarkan, akan tersisa sekitar Rp 800 miliar di kas daerah dan itu dipastikan cukup untuk membayar belanja pembangunan yang belum terbayarkan pada 2025," ujarnya.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menilai kondisi ini tidak mencerminkan lemahnya pengelolaan anggaran daerah. Ia menyebut realisasi APBD 2025 justru menunjukkan efektivitas belanja pemerintah provinsi.

"Artinya, uang yang dikelola benar-benar didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan di kabupaten dan kota, dengan catatan penggunaan APBD tetap akuntabel," kata Herman.

Herman mengungkapkan sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa APBD Jawa Barat 2025 hanya sekitar Rp 500.000. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai Rp 1 triliun.

Menurut Herman, minimnya silpa menjadi indikator bahwa anggaran daerah telah dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan masyarakat.
"Keuangan daerah merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Meski mengakui masih adanya tunggakan belanja pembangunan senilai Rp 621 miliar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap penyelesaian pada 2026 dapat mengembalikan stabilitas pembangunan dan mempercepat terwujudnya Jawa Barat istimewa.@fajar