Tolak untuk Kepentingan Politik Pasangan Capres, Gus Muhaimin, "Bansos harus tetap dilaksanakan"

VISI.NEWS | KUTAWARINGIN - A. Muhaimin Iskandar, Cawapres pasangan Capres Anies Rasyid Baswedan atau Pasangan AMIN hadir di tengah-tengah sekitar 12.000 kader Kor TPS di Gedung Indoor Si Jalak Harupat Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Jawa Barat, Rabu (3/1/2024).

Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB ini hadir pada pelaksanaan konsolidasi kader Kor TPS se-Kabupaten Bandung. Pada kesempatan itu, Gus Muhaimin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar ini turut didampingi Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua DPW PKB Provinsi Jawa Barat Syaiful Huda, Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Dadang Supriatna dan hadir pula puluhan Caleg PKB, selain belasan ribu kader PKB yang turut menyambut kehadiran Cawapres Gus Muhaimin tersebut.

Gus Muhaimin menyebutkan dalam menghadapi Pilpres 2024, bahwa Jawa Barat merupakan kekuatan Pasangan AMIN. Minimal 50 persen menang di Jawa Barat.

Seusai menemui belasan ribu kader Kor TPS, Gus Muhaimin sempat mengungkapkan ada pemberitaan sebelumnya yang harus diralat, bahwa ia tidak setuju dengan penghentian pemberian bansos. "Tapi harus tetap dilaksanakan. Yang saya tolak adalah apabila pemberian bansos dalam bulan ini dimanfaatkan oleh pasangan calon tertentu atau digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Itu yang tidak boleh dilakukan," kata Gus Muhaimin kepada wartawan.

"Tapi saya minta bansos tetap diberikan secepat-cepatnya sesuai dengan rencana, yang memang sudah dianggarkan oleh DPR dan pemerintah," imbuhnya. Gus Muhaimin juga menolak bansos yang diberikan seolah-olah atas nama seseorang. "Bansos ini uang rakyat. Harus diberikan kepada rakyat. Tidak boleh dimanfaatkan untuk pemilu, untuk kepentingan kelompok tertentu," ujarnya.

Untuk itu, imbuh dia, bansos tidak ditunda, tapi terus dilaksanakan. Ia juga berharap kepada DPR untuk mengawasi supaya bansos tidak ditunggangi calon tertentu. Semua lembaga sosial kemasyarakatan mengawasi, rakyat harus cerdas. "Kalau ada bantuan dari negara, bansos-bansos ini, uang cash maupun sembako, itu uang kalian sendiri, uang rakyat sendiri yang sudah dianggarkan oleh DPR dan pemerintah," tandasnya.