Tiga Wilayah UK Bahas Masa Depan Konstitusional Inggris Raya

VISI.NEWS - Menteri Pertama Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara dilaporkan akan bertemu di Cardiff, Ibu Kota Wales, Senin (14/9/2026). Pertemuan tersebut akan membahas kemungkinan ketiga wilayah menentukan masa depan konstitusionalnya di luar Britania Raya (UK).

Dilansir Anadolu Agency, Senin (14/9/2026), Menteri Pertama Skotlandia John Swinney, Menteri Pertama Wales Rhun ap Iowerth, dan Menteri Pertama Irlandia Utara Michelle O'Neill diperkirakan menandatangani nota kesepahaman.

Nota tersebut akan menyerukan kerja sama yang lebih erat dalam sejumlah isu, termasuk ekonomi, energi, Eropa, dan konstitusi.

Presiden Sinn Fein Irlandia Mary Lou McDonald juga dijadwalkan hadir dalam pertemuan puncak di Cardiff tersebut.

Kesepakatan yang dibahas diperkirakan menyatakan bahwa Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara memiliki hak untuk menentukan masa depan konstitusional mereka sendiri melalui cara-cara demokratis.

Pertemuan itu berlangsung ketika perdebatan mengenai kemerdekaan Skotlandia dan reunifikasi Irlandia kembali mengemuka.

Perdebatan mengenai masa depan Irlandia Utara juga mendapat perhatian setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap kemungkinan penyatuan Irlandia dan Irlandia Utara.

Trump mengatakan ia akan "sangat senang" melihat Irlandia dan Irlandia Utara bersatu. Ia juga menyarankan agar penyatuan tersebut "sebaiknya terjadi sekarang saja" saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin di Dublin, Sabtu (12/9/2026).

"Saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi saya katakan kepada Anda, saya ingin sekali melihatnya bersatu," ujar Trump saat itu.

"Menurut saya, itu akan menjadi pencapaian luar biasa bagi semua pihak jika hal itu terjadi. Anda tahu? Menurut pandangan saya, hal itu pada akhirnya akan terjadi. Jadi, sebaiknya terjadi sekarang saja," imbuhnya.

Berdasarkan Good Friday Agreement, referendum mengenai status konstitusional Irlandia Utara dapat digelar apabila terdapat indikasi kuat bahwa mayoritas penduduk menginginkan wilayah tersebut keluar dari Inggris Raya dan menjadi bagian dari Irlandia yang bersatu.

Swinney mengatakan kepemimpinan Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara oleh partai-partai pro-kemerdekaan menjadi perkembangan signifikan dalam perdebatan mengenai masa depan Inggris Raya.

"Untuk pertama kalinya, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara dipimpin oleh menteri pertama yang pro-kemerdekaan," kata Swinney, seraya berpendapat bahwa perkembangan ini menunjukkan adanya peningkatan dukungan terhadap perubahan konstitusi.

Pemimpin Skotlandia tersebut berharap diskusi di Cardiff tidak hanya membahas isu kemerdekaan, tetapi juga memperkuat kerja sama antarwilayah serta membicarakan pendekatan masing-masing pihak terhadap masa depan konstitusional.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengatakan referendum kemerdekaan Skotlandia lainnya dapat digelar apabila terdapat "konsensus yang jelas" di Skotlandia yang mendukung pelaksanaannya.

Namun, Burnham kemudian menyurati Swinney untuk menegaskan kembali sikap pemerintah bahwa referendum kemerdekaan lainnya tidak akan didukung sebelum pemilihan umum berikutnya.

Ia juga menyatakan saat ini tidak terdapat konsensus untuk referendum kemerdekaan lainnya di Skotlandia. Selain itu, menurutnya belum ada bukti jelas bahwa mayoritas penduduk Irlandia Utara menginginkan wilayah tersebut keluar dari Inggris Raya.