Tiga Terobosan ATR/BPN Jadi Kado Kemerdekaan, Layanan Pertanahan Kini Lebih Pasti

Nusron menilai perubahan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pelayanan pertanahan tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga harus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kapan layanan yang mereka ajukan dapat diselesaikan.

“Esensi pelayanan publik adalah menciptakan kepuasan masyarakat karena pelayanan publik itu hak dasar daripada warga negara,” tegasnya.

Sebagai bentuk penguatan komitmen terhadap pelaksanaan transformasi, sebanyak 17 Kepala Kantah yang menjadi lokasi pilot project fase pertama Peralihan Hak Terintegrasi turut menandatangani Pakta Integritas.

Enam Kepala Kantah melakukan penandatanganan secara langsung, yakni dari Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Depok.

Sedangkan 11 Kepala Kantah lainnya mengikuti penandatanganan secara daring. Mereka berasal dari Kantah Kota Surabaya I, Kabupaten Malang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Batam, Kota Pontianak, Kota Samarinda, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kota Makassar, dan Kota Kupang.

Pakta Integritas tersebut juga ditandatangani Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi.

Nusron menegaskan, inovasi pelayanan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN pada dasarnya bertujuan menghilangkan ketidakpastian yang selama ini dapat dirasakan masyarakat ketika mengurus layanan pertanahan.