Teror Terhadap Pengkritik Pemerintah Dinilai Ujian Demokrasi, Menteri HAM Minta Penegakan Hukum Tegas

VISI.NEWS|JAKARTA -Rentetan aksi teror yang menimpa influencer dan aktivis usai menyuarakan kritik terhadap penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera dinilai sebagai ujian serius bagi kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa intimidasi dalam bentuk apa pun tidak boleh dibiarkan dan harus diproses secara hukum.

Pigai meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus teror tersebut agar tidak berkembang menjadi ancaman terhadap kebebasan sipil.

“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” kata Natalius Pigai dalam keterangan tertulis, Minggu (4/1/2026).

Menurut Pigai, kritik dan pendapat yang disampaikan oleh influencer maupun aktivis merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam negara demokrasi. Namun ia mengingatkan bahwa ruang kebebasan itu juga dihadapkan pada tantangan baru.

“Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas,” ujarnya.

Pigai menilai, dalam kondisi tersebut, negara tidak boleh membungkam pendapat, tetapi harus memastikan kebebasan tidak berubah menjadi serangan personal atau manipulasi opini publik.

“Dalam situasi ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sikap rasional masyarakat dalam menyikapi informasi di media sosial, mengingat kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan untuk membangun kesimpulan berlebihan hingga menyerang kehormatan individu.