TB Hasanuddin: Setelah Masuk BoP, Mampukah Indonesia Diterima Iran sebagai Fasilitator?

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyatakan bahwa niat Presiden RI untuk menjadi fasilitator konflik ke Teheran merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa langkah tersebut harus melalui perhitungan yang matang.

“Niat Presiden menjadi fasilitator konflik ke Teheran sudah sesuai dengan prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi. Akan tetapi, niatan tersebut juga membutuhkan kalkulasi yang matang,” ujar TB Hasanuddin, Sabtu (28/2/2026).

Ia menyampaikan tiga pertimbangan utama. Pertama, menjadi fasilitator dialog harus diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. “Dengan gerak diplomasi Indonesia yang saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam BoP, sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” katanya.

Kedua, fasilitator konflik membutuhkan komitmen serius.

“Harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih. Dialog tidak hanya satu atau dua kali. Pertanyaannya, apakah Presiden atau Menteri Luar Negeri sudah benar-benar siap?” lanjutnya.

Ketiga, perlu kejelasan mengenai kepentingan nasional dan kalkulasi strategis Indonesia.

“Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional,” tegas TB Hasanuddin.

Ia menambahkan, apabila Indonesia mengambil peran sebagai fasilitator dalam konflik perbatasan Thailand dan Kamboja yang masih bergejolak, langkah tersebut dinilai lebih relevan.