Survei SMRC: Dedi Mulyadi Ungguli Prabowo, Elektabilitas Presiden Turun Tajam

VISI.NEWS – Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan perubahan signifikan dalam peta elektabilitas calon presiden menjelang Pemilu 2029. Jika pemilihan presiden dilaksanakan saat ini dan Presiden Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon, peluangnya untuk terpilih kembali dinilai tidak sebesar sebelumnya.

Temuan tersebut dipaparkan Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, dalam presentasi bertajuk *"Elektabilitas Calon-calon Presiden"* yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Rabu (29/7/2026).

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026, nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi muncul sebagai kandidat dengan tingkat elektabilitas tertinggi dalam simulasi semi terbuka.

Dedi memperoleh dukungan sebesar 35 persen, unggul cukup jauh dibandingkan Presiden Prabowo Subianto yang berada di posisi kedua dengan elektabilitas 14,5 persen.

Di bawah keduanya terdapat Anies Baswedan dengan dukungan 8,2 persen, disusul Gibran Rakabuming Raka 7,7 persen, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,9 persen, Ganjar Pranowo 4,2 persen, serta Mahfud MD sebesar 4 persen.

Sementara sejumlah nama lainnya masing-masing memperoleh dukungan di bawah 2 persen.

Survei tersebut juga mencatat masih terdapat 12,8 persen responden yang belum menentukan pilihan atau memilih tidak menjawab.

Menurut Deni Irvani, perubahan paling mencolok terlihat pada tren elektabilitas Prabowo dalam sembilan bulan terakhir.

Pada survei SMRC yang dilakukan pada November 2025, elektabilitas Prabowo dalam simulasi semi terbuka masih mencapai 34,9 persen.

Namun, dalam survei terbaru Juli 2026, angka tersebut turun drastis menjadi 14,5 persen.

Sebaliknya, elektabilitas Dedi Mulyadi justru mengalami peningkatan signifikan.

Jika pada November 2025 Dedi memperoleh dukungan sebesar 19,7 persen, kini angkanya melonjak menjadi 35 persen sehingga menempatkannya sebagai kandidat paling populer dalam simulasi tersebut.

Selain simulasi semi terbuka, SMRC juga menguji elektabilitas melalui simulasi dua nama atau head to head antara Dedi Mulyadi dan Prabowo Subianto.

Hasilnya menunjukkan keunggulan telak bagi Dedi.

Dalam simulasi tersebut, Dedi Mulyadi memperoleh dukungan sebesar 59 persen, sedangkan Prabowo hanya mendapatkan 28,3 persen.

Sebanyak 12,7 persen responden lainnya menyatakan belum menentukan pilihan atau tidak memberikan jawaban.

SMRC juga mencatat perubahan besar dalam empat bulan terakhir pada simulasi dua nama tersebut.

Pada survei Februari–Maret 2026, Prabowo masih unggul dengan elektabilitas 50,5 persen, sedangkan Dedi Mulyadi memperoleh 42,6 persen.

Namun, hasil survei Juli 2026 menunjukkan kondisi yang berbalik.

Elektabilitas Prabowo turun menjadi 28,3 persen, sementara Dedi melonjak hingga mencapai 59 persen.

Menurut Deni, perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika preferensi publik yang cukup cepat terhadap figur-figur yang dinilai layak memimpin Indonesia pada masa mendatang.

Survei SMRC ini menggunakan populasi seluruh warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih.

Sebanyak 749 responden dipilih secara acak sebagai sampel penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan.

Sebanyak 83,8 persen responden yang memiliki telepon diwawancarai melalui sambungan telepon, sedangkan 16,2 persen responden yang tidak memiliki telepon diwawancarai secara tatap muka.

SMRC menyebut komposisi tersebut disesuaikan dengan proporsi masyarakat pengguna telepon seluler dan nonpengguna di Indonesia.

Survei memiliki margin of error sekitar ±3,7 persen.

Dengan demikian, SMRC menjelaskan bahwa suatu perbedaan hasil baru dapat dianggap signifikan secara statistik apabila selisihnya mencapai minimal dua kali margin of error atau sekitar 7,4 persen.

Survei dilaksanakan pada 5 hingga 19 Juli 2026 dan memberikan gambaran terbaru mengenai dinamika elektabilitas tokoh-tokoh nasional menjelang kontestasi politik berikutnya. Hasil tersebut sekaligus menunjukkan bahwa konstelasi politik nasional masih sangat dinamis dan berpotensi berubah seiring perkembangan situasi politik, ekonomi, maupun kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.