Strategi Fiskal Pro-Rakyat Dorong Target Pertumbuhan 2025

VISI.NEWS | JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan strategi kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2025. Strategi ini menjadi bagian penting dari refleksi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Fokus utama kebijakan ini mencakup efisiensi anggaran, percepatan belanja negara, serta penyediaan stimulus likuiditas bagi sektor keuangan dan riil.

Dalam wawancara bersama CNN Indonesia Business pada Selasa (21/10/2025), Suahasil menyampaikan bahwa sejak awal tahun 2025, Kementerian Keuangan telah melakukan penyisiran anggaran secara menyeluruh. "Program-program yang prioritas kita biayai. Program-program yang tidak penting kita stop," tegasnya. Refocusing anggaran tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa setiap rupiah dalam APBN benar-benar digunakan secara produktif dan tepat sasaran.

Efisiensi anggaran ini kemudian dialihkan ke berbagai program unggulan baru yang telah dimulai sejak awal tahun, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menilai bahwa program-program ini memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian, terutama dalam konteks penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Menjelang akhir tahun, pemerintah mendorong percepatan realisasi belanja APBN yang ditargetkan mencapai Rp3.500 triliun. Menurut Suahasil, percepatan ini tidak hanya akan menjadi penggerak aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. "Kita harapkan belanja ini contribute kepada angka pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, kemiskinan, kesejahteraan, dan yang lain," ujarnya.

Pemerintah juga memberikan stimulus tambahan dengan menempatkan Rp200 triliun kas negara di perbankan, yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi manajemen kas untuk meningkatkan likuiditas sistem keuangan nasional. Harapannya, dengan likuiditas yang lebih ample, suku bunga bisa turun, investasi meningkat, dan kegiatan ekonomi menjadi lebih bergairah.

Kebijakan ini sejalan dengan upaya memperbaiki iklim investasi melalui reformasi struktural. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, hal ini dinilai penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Wamenkeu juga menekankan bahwa belanja negara setara 14% dari PDB akan diarahkan untuk mendukung delapan program prioritas nasional. Salah satu yang utama adalah hilirisasi industri, yang menjadi andalan dalam menciptakan nilai tambah, menarik investasi, dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.

Melalui strategi fiskal yang berorientasi pada rakyat, pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk mendorong angka makro, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat dan menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kokoh.

Dengan serangkaian langkah tersebut, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025 dapat tercapai. Dukungan fiskal yang tepat sasaran, belanja negara yang produktif, serta sinergi antar sektor diharapkan dapat membawa Indonesia menuju arah pertumbuhan yang lebih berkualitas.

@uli