Soeharto dan Marsinah, Dua Pahlawan yang Berlawanan
VISI.NEWS | BANDUNG - Polemik mengenai penganugrahan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto dan Marsinah secara bersamaan masih mengemuka. Beberapa akademisi dan aktivis menilai hal ini sebagai upaya transaksional dan manipulasi sejarah yang bertujuan menutupi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu dan menghapus dosa rezim Orde Baru. Marsinah, dikenal sebagai simbol perlawanan kaum buruh, dan Soeharto, mantan Presiden yang memimpin Indonesia selama 32 tahun, dikenal sebagai kepala negara bertangan besi, dan keduanya memiliki latar belakang yang sangat berbeda.
Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa penetapan tersebut adalah kenyataan yang harus diterima oleh masyarakat. "Ya, karena kalau sudah diresmikan oleh presiden, itu bukan lagi soal pro-kontra. Sebelumnya memang ada pro-kontra, tapi sekarang kita harus menerima bahwa ini adalah kenyataan. Mungkin saja Pak Harto memiliki beberapa kekurangan, tetapi lebih banyak jasanya bagi negara ini," ujar Jusuf Kalla di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
Pakar hukum, Prof. Henry Indraguna, berpendapat bahwa Presiden kedua RI, Soeharto, layak menerima gelar Pahlawan Nasional. Menurutnya, banyak warisan positif yang ditinggalkan Soeharto selama 32 tahun memimpin Indonesia. "Saya merasa bangga atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Bapak Pembangunan, Presiden Republik Indonesia ke-2, HM Soeharto. Beliau banyak memberikan jasa dan warisan berharga bagi bangsa dan negara. Semoga beliau memperoleh kebahagiaan dalam peristirahatan terakhirnya," ujar Prof. Henry pada Selasa (11/11/2025).
Beberapa akun dalam cuitannya mengatakan bahwa, Soeharto sangat layak menjadi Pahlawan nasional mengingat jasa jasanya saat menjadi Presiden. Hal ini seperti yang disampaikan oleh akun @partaisocmed yang dalam cuitannya yang mengaitkan antara Soeharto dengan Bung Karno. “Hari hari belakangan ini banyak percakapan tentang Soeharto. Seperti juga Bung Karno, pak Harto juga ada kesalahannya tapi kita sepakat jasa mereka berdua juga besar. Banyak program Pak Harto yang masih berjalan hingga saat ini, bahkan kelompecapir yang sudah tidak jalanpun masih dijadikan alat kampanye,” tulis akun Partai Socmed di kanal X, seperti dikutip, Selasa (11/11/2025).Peneliti dari Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif, Ruth Indiah Rahayu, berpendapat bahwa Marsinah sebagai pahlawan nasional merupakan strategi pemerintah untuk menetralkan wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Menurutnya, kasus pembunuhan Marsinah pada 1993 terjadi di bawah pemerintahan Soeharto, di mana pemerintah saat itu dinilai tidak serius dalam menuntaskan kasus ini. Bahkan, pemerintah yang diduga terlibat dalam rekayasa persidangan yang membebaskan terdakwa, membuat upaya pengusulan Marsinah sebagai pahlawan terasa janggal.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!