SKETSA | Oligarki
Tetapi, bukankah Waliyatul Faqih itu salah satu bentuk oligarki juga, karena isinya adalah sekelompok kecil orang, walaupun pintar, tetapi siapakah yang memilih mereka? Lagipula, apa ukuran kepintaran itu? Ia harus seorang profesor? Seorang spesialis di bidangnya? Mantan eksekutif? Ahli Nujum? Itu pun kurang jelas definisinya, karena orang bergelar akademik belum tentu pandai mengatur masyarakat. Dan siapa pula yang menjamin Waliyatul Faqih tidak akan korup? Ada yang bilang bahwa Waliyatul Faqih itu berbeda dengan Oligarki. Kalau oligarki itu sudah jelas isinya konco-konco, yang berkumpul karena kepentingan ekonomi, tujuan bisnis. Oligarki ada karena ia mensuport calon Presiden dengan bantuan tenaga dan uang. Kalau calonnya menang, maka si pemimpin terpilih harus mengembalikan investasi dari suporternya itu.
Dapat dibayangkan, kalau ingin menjadi anggota DPR setidaknya harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 100 Milyar, menjadi seorang Gubernur di daerah yang jauh dari Jakarta, bisa keluar uang setidaknya Rp 200 Milyar. Untuk jadi Presiden, bisa jadi keluar uang Rp 10 Trilyun. Untuk apa biaya yang begitu besar? Ini demokrasi saudara-saudara, selain seorang calon pemimpin harus handsome, pandai bicara, dan berpakaian rapi, wajahnya harus terpampang di banyak tempat, pinggir dan pojokan jalan, baliho raksasa di jalan protokol. Belum lagi untuk menjaring massa, tim dari si calon harus membagi-bagi sembako, minyak goreng, dan uang Rp 100 ribu, disertai foto diri dan nama sang calon. Agar rakyat tidak ‘lupa’ siapa yang telah membagi sembako dan uang recehan itu. Dan agar tidak lupa, pembagian sembako itu harus diulang secara periodik, mungkin daya ingat rakyat harus direfresh sebanyak 4 sampai 5 kali pembagian agar mantap sebelum memilih si calon pemimpin. Terlihat bahwa suara terbanyak belum tentu benar. Pemimpin terpilih dengan suara terbanyak belum tentu pemimpin yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat.
Itulah yang dimaksud Plato bahwa rakyat tidak kritis dan tidak mempelajari si calon dengan seksama. Yang teringat hanyalah bahwa si calon itu ganteng, pandai bicara, serta memberi beras, minyak goreng dan uang. Tidak ada lagi pengecekan soal track record, visi dan misi, logika pidato, dan sebagainya. Yang penting itu wajah si calon pemimpin yang tertempel pada poster-poster di banyak jalan dan gang. Karenanya seringkali artis dicalonkan mengingat popularitasnya mudah untuk mempengaruhi massa. Rakyat baru menyesal kalau ternyata setelah ia menjadi pemimpin, hutan lindung dibabat, diambil kayunya sehingga kampungnya banjir. Rakyat baru sadar kalau pemimpin yang dipilihnya kemudian menggali tambang dan mencucinya dengan merkuri sehingga air sungainya tercemar. Itulah harga yang harus dibayar setelah rakyat menerima 4-5 kali putaran sembako murahan.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!