Dedi Mulyadi Klarifikasi Isu Oligarki, Sindir Pihak yang Diam-Diam Minta Dana
Editor
Desi Rossilawati
Kamis, 10 Juli 2025 | 17:00 WIB
VISI.NEWS | BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis tudingan yang menyebut dirinya memiliki kedekatan khusus dengan kalangan oligarki. Klarifikasi tersebut disampaikan Dedi melalui akun media sosial pribadinya pada Kamis (10/7/2025), menyusul beredarnya foto-foto pertemuannya dengan sejumlah pengusaha nasional.
“Ada stigma yang diarahkan bahwa saya dibiayai oleh oligarki. Disponsori oleh oligarki. Hal itu dihubungkan dengan adanya foto dan kegiatan Pak Aguan CS di Gedung Sate dan di Kota Bandung,” jelas Dedi.
Menurut Dedi, kehadiran Yayasan Buddha Suci saat itu adalah bagian dari agenda resmi bersama Menteri Perumahan Maruarar Sirait untuk memberikan bantuan pembangunan 500 rumah layak huni bagi warga Bandung.
“Ada 500 rumah yang dibangun. Kami menerima secara resmi bersama Wali Kota Bandung, Ketua DPRD Jawa Barat, dan Sekda,” katanya.
Terkait hubungannya dengan Yayasan Artha Graha milik pengusaha Tomy Winata, Dedi mengaku ada kerja sama untuk membangun daerah terisolasi di Jawa Barat, termasuk Sukabumi, Cianjur, dan Garut. Kolaborasi tersebut, kata Dedi, meliputi pembangunan batching plant, pelestarian Gunung Wayang, hingga pengembangan perkebunan teh dan karet agar dikelola langsung oleh rakyat.
Ia menuturkan tidak mungkin pemerintah tidak berhubungan dengan dunia usaha. Yang penting transparan dan bermanfaat untuk rakyat.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyindir pihak yang mengaku anti-oligarki namun diam-diam meminta bantuan dana dari para pengusaha demi kepentingan politik.
“Lebih baik jadi pemimpin yang berhubungan dengan pengusaha secara terbuka, di-YouTube-kan, di-TikTok-kan, di-Instagram-kan, dibanding mengaku anti-oligarki tapi timnya di belakang layar minta dana kampanye ke oligarki, bahkan pakai jet pribadi milik mereka,” sindirnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak membangun kolaborasi sehat antara pemerintah, pengusaha, dan rakyat demi kemajuan Jawa Barat.
“Negara, pengusaha, dan rakyat adalah satu kesatuan yang harus saling mendukung. Yang tidak boleh adalah kongkalikong yang merugikan rakyat,” pungkasnya. @ffr
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!