Sembilan dari 10 Pengguna Real Estat Komersial di Asia Pasifik Menginginkan Portofolio yang 100% Bersertifikasi Hijau pada Tahun 2030

Namun, menavigasi lanskap peraturan dan pelaporan ESG yang selalu berubah dan kompleks tetap menjadi tantangan. Karena regulasi memainkan peran kunci dalam menilai kesesuaian dengan target iklim dalam konteks global dan regional, kunci utamanya adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi standar yang paling relevan dan penting dalam konteks strategi ESG organisasi sendiri.

"Di seluruh Asia Pasifik, akan ada persaingan yang ketat untuk mendapatkan aset yang berkelanjutan. Penghuni perlu menavigasi realitas ini melalui perencanaan yang kokoh di sepanjang rantai nilai real estat mereka, yang menghasilkan kerjasama yang lebih kuat dengan pemilik tanah, investor, mitra teknologi, dan administrasi kota," kata Elke Kornalijnslijper, Head of Sustainability Consulting, Asia Pacific, JLL. 'Saat perusahaan bergerak dari komitmen ke implementasi, kita akan semakin melihat perubahan pola pikir dari "berapa biaya yang dikeluarkan bisnis saya untuk portofolio hijau" menjadi "berapa kerugian bisnis yang saya tanggung jika tidak berinvestasi untuk membuat portofolio saya hijau".

Prisca Winata, Senior Sustainability Manager JLL Indonesia, menambahkan, "Permintaan akan properti ramah lingkungan di Indonesia terus meningkat. Pada kuartal keempat tahun 2023, 54% bangunan grade A di Jakarta sudah bersertifikat hijau. Mengubah bangunan lama yang tidak sustainable menjadi prioritas untuk memenuhi permintaan pasar, serta melindungi nilai properti dari penurunan kedepannya.

Berbagai perusahaan juga telah mengadopsi strategi keberlanjutan dan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan pemantauan data lingkungan. Nantinya, mendapatkan aset yang sustainable akan menjadi sangat kompetitif, dan kerjasama antara pemilik properti dan penghuni sangat penting dalam mencapai tujuan keberlanjutan."

@mpa